JAKARTA--MI: Kandidat presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menegaskan, siap mengembalikan Indonesia sebagai bangsa terhormat, sejajar dengan negara-negara lain melalui pemberdayaan kekayaan dan sumber daya nasional.
"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), tidak sekadar menjadi pesuruh bangsa lain, menjadi pasar bagi bangsa lain," ujar calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam kampanye nasional Megawati-Prabowo di Gelora Bung Karbo, Jakarta, Selasa (30/6).
Ia mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya. Bukan bangsa miskin, tidak sejengkal pun tanah Indonesia yang akan diambil oleh pihak asing.
Prabowo mengatakan, pemerintah selama ini telah gagal memenuhi harapan-harapan rakyat. "Banyak kebocoran kekayaan nasional, dibawa ke luar negeri dengan nilai Rp200 triliun per tahun. Hutang luar negeri mencapai Rp400 triliun dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan dengan pinjaman luar negeri," ujarnya.
Tidak itu saja, tambah mantan Panglima Kostrad itu, banyak aset-aset negara yang telah digadaikan kepada pihak asing untuk membayar utang.
Pemerintah juga telah gagal untuk menjamin kesejahteraan rakyat, terbukti dengan kenaikan harga bahan pokok yang mencapai tiga kali lipat dibanding masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan dan sumber daya alam melimpah, yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat," ujarnya.
Karena itu, tambah Prabowo, dirinya bersama pasangannya calon presiden Megawati Soekarnoputri siap melakukan perubahan untuk menyelematkan bangsa Indonesia dari keterpurukan.
"Saya bersama ibu Megawati Soekarnoputri siap untuk mengembalikan kehormatan dan kebangkitan bangsa Indonesia, hingga Indonesia tidak lagi dicap sebagai negara miskin, negara yang tergantung pada asing, bangsa yang menjadi antek-antek asing," katanya berapi-api, yang tak henti-henti disambut teriakan dan sorak sorai kader dan simpatisan yang memadati Gelora Bung Karno. (Ant/OL-06)ref. Media indonesia.com
Selasa, 30 Juni 2009
Rabu, 17 Juni 2009
Rabu, 17 Juni 2009 17:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ditolaknya beberapa versi iklan politik Megawati-Prabowo oleh sejumlah stasiun televisi dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Prabowo mengatakan, penolakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kolusi.
"Negara demokrasi kok nolak iklan. Bagi saya tidak adil. Ini berbau kolusi," kata Prabowo, Rabu (17/6) di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Salah satu iklan pasangan yang diusung PDI Perjuangan-Gerindra yang ditolak untuk ditayangkan bertitel "Bangkrut". SCTV, salah satu televisi yang menolak untuk menayangkan, menyatakan iklan tersebut berbau provokasi.
Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, iklan politik Mega-Prabowo hanya menyampaikan fakta dan data-data yang sebenarnya. "Kami sangat menyesalkan apa yang terjadi. Apa yang kami sampaikan adalah fakta. Mungkin karena dianggap bisa membangun opini sebenarnya sesuai fakta, ada yang resah sehingga melakukan intervensi," kata Pramono.
Tim kampanye Mega-Prabowo, kata Pram, menyerahkan sepenuhnya pada penilaian rakyat. "Kita tidak tahu siapa yang melakukan pencegahan penayangan iklan itu. Kami menyerahkan pada rakyat untuk menilai. Tapi seharusnya ada perlakuan adil pada siapa saja," ujarnya
Senin, 15 Juni 2009
(http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3623&Itemid=29)
a. Lewat Komnas HAM
Ini link-nya :
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera meminta maaf kepada warga negara Indonesia yang telah kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu.Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim didampingi jajaran komisioner di Jakarta, Jumat (8/5) menyatakan, presiden wajib memikul seluruh tanggung jawab terkait kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2009."Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan adalah penanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," katanya.Komnas HAM memperkirakan 25-40 persen warga telah kehilangan hak pilih akibat keteledoran dalam menyusun DPT. Data itu diperoleh dari hasil penyelidikan di 10 provinsi, 22 kabupaten/kota,dan 19 desa/kelurahan. Tim menyimpulkan telah terjadi penghilangan hak konstitusional pemilih dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 secara masif dan sistemik di seluruh wilayah.Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab yang besar atas hilangnya hak sipil politik warga negara yang terjadi secara masif dan sistematik itu. Dalam rekomendasi itu, Komnas HAM juga mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban KPU atas penyelenggaraan Pemilu 2009 yang kacau ini.b. Lewat Pengadilan :SIDANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT"Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menghilangkan Hak Setiap Warga Negara Untuk Memilih (Right To Vote) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD pada 9 April 2009 yang diajukan oleh warga negara thp Ketua KPU (Tergugat I) dan Presiden RI (Tergugat II)"Rabu, 3 Juni 2009 Pkl. 10.00 s.d. selesaiDi Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lt. 3Agenda: Penetapan Mekanisme Citizen Law Suit dan Penyerahan Alat BuktiPenggugat : YLBHI c. Lewat Hak Angket DPRSudah sampai pada rapat pertama Panitia Angket DPR (Kompas, Jumat 5 Juni 2009 halaman 2 :
Senin, 08 Juni 2009
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) AA Yewangoe membantah bahwa keterbukaan mereka terhadap kedatangan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dapat diartikan sebagai suatu bentuk dukungan terhadap pasangan calon ini dalam pemilu presiden mendatang.
"Tidak. Kami tetap pada sikap bahwa gereja itu netral. Kedatangan mereka atas permintaan mereka sendiri. Kami tidak bisa tutup pintu. Setiap orang bebas datang," tutur Yewangoe di ruang kerjanya seusai bertemu dengan pasangan JK-Win, Senin (8/6).
Buktinya, besok, Selasa (9/6), pasangan Megawati dan Prabowo juga akan melakukan kunjungan serupa ke PGI sekitar pukul 09.00. Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan masukan-masukan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk disampaikan kepada setiap pasangan calon yang datang.
Yewangoe menegaskan, masukan-masukan ini hanyalah bentuk tanggung jawab gereja dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Namun, Yewangoe sekali lagi menegaskan bahwa gereja tetap berpegang pada komitmen untuk tidak berpolitik praktis.
Menurut Yewangoe, hasil pertemuan dengan seluruh pasangan calon orang nomor satu dan dua di negeri ini nantinya akan disebarkan kepada jemaat melalui surat sebagai bahan pertimbangan jemaat dalam menentukan pilihan. Namun, belum dipastikan formatnya. Lagipula, baru dua pasangan yang sudah memastikan datang. Pasangan SBY dan Boediono belum.
Menanggapi jawaban dan tanggapan JK dan Wiranto dalam silaturahim tadi pagi, Yewangoe masih merasa kurang puas terkait komitmen mereka dalam bidang-bidang yang menjadi masukan PGI. "Jawaban beliau kurang tegas. Masih normatif," tandas Yewangoe.
Minggu, 07 Juni 2009
Ketua Umum PGI AA Yewangoe membenarkan bahwa Mega dan Prabowo akan datang besok, Selasa (9/6), sekitar pukul 09.00. Yewangoe mengatakan maksud kedatangan Mega dan Prabowo sama seperti JK dan Wiranto. Keduanya ingin duduk berbicara dengan para pemuka agama Kristiani tersebut. "Tapi jangan salah. Kami tetap bersikap netral. Kedatangan mereka atas permintaan mereka sendiri," tutur Yewangoe di ruang kerjanya.
Yewangoe menyadari bahwa gereja tidak dalam posisi untuk ikut berpolitik praktis. Hanya saja, gereja juga memiliki tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Tanggung jawab inilah yang dituangkan dalam masukan-masukan yang telah disampaikan kepada JK-Wiranto tadi. Antara lain terkait pemberantasan kemiskinan, kebebasan beragama dan beribadah, pendidikan dan kesehatan, persoalan Lapindo serta pemberdayaan Papua.
Masukan yang disiapkan PGI untuk Mega dan Prabowo pun tidak berbeda. Menurut Yewangoe, pihaknya tetap menitikberatkan kepada persoalan kebebasan beragama dan beribadah. Sementara itu, Yewangoe mengatakan belum ada surat permintaan yang masuk dari pasangan SBY-Boediono untuk melakukan hal yang serupa dengan PGI.
JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Mega-Prabowo menyatakan kekecewaannya atas perubahan jadwal deklarasi kampanye damai yang berulang kali dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penasihat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Pramono Anung mengatakan, pihaknya pada hari ini menerima informasi perubahan waktu deklarasi.
Menurut Pramono, KPU mengubah waktu deklarasi dari tanggal 10 Juni pagi hari menjadi malam hari. Dikatakannya, alasannya perubahan mengakomodasi kepentingan salah satu calon yang masih menjabat Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 10 Juni pagi hari, SBY akan meresmikan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).
"Kami menyesalkan KPU yang setiap hari mengubah waktu dan menunjukkan betapa tidak independennya KPU. 10 Juni pagi, diubah menjadi malam karena Presiden meresmikan Suramadu," kata Pramono, seusai mengikuti rapat Tim Strategis Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (5/6) malam.
Perubahan ini merupakan perubahan kedua, sebelumnya KPU mengubah deklarasi kampanye damai dari tanggal 2 Juni menjadi tanggal 10 Juni karena Presiden memiliki agenda kegiatan ke Korea Selatan.
"Tapi Mega-Prabowo taat asas kita akan patuh, tapi memberi catatan strong warning agar KPU bisa independen dan tidak mengubah-ubah jadwal," kata Sekjen PDI Perjuangan ini.
Jumat, 05 Juni 2009
Senin, 1 Juni 2009 06:31 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 184 kali
Palembang (ANTARA News) - Pengamat sosial politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatra Selatan, Alfitri Msi menilai daftar pemilih tetap (DPT) masih rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Karena sampai kini permasalahan DPT tampak tidak bisa diselesaikan padahal masalah DPT hanyalah persoalan kecil yang mestinya bisa ditangani dengan cepat oleh KPU, katanya kepada ANTARA di Palembang, Senin.
Menurut dia, permasalahan DPT yang tidak kunjung berujung tersebut membuktikan kalau KPU memang bukanlah lembaga independen yang mampu bersikap netral.
Akibatnya KPU sering merubah kebijakan dalam permasalahan DPT, tambahnya
Ia mengatakan, skenario untuk mengalihkan permasalahan DPT terus dilakukan pihak tertentu dengan berbagai isu yang ciptakan.
Pengalihan isu tersebut merupakan politik tingkat tinggi dan sangat sensetif sehingga rakyat pun terbawa isu yang dimainkan itu, katanya.
Dia menjelaskan, dengan kondisi tersebut rakyat Indonesia harus lebih kritis lagi dalam menyikapi semua kebijakan yang diterbitkan KPU dan pemerintah.
Sikap kritis tentunya menjadi salahsatu upaya mengontrol kebijakan yang tidak "fair" dan tentunya akan merugikan negara karena skenario DPT akan berdampak sangat memalukan bagi negara kita, ujar dia.(*)
Hasil survei LSI Direspons Positif
[JAKARTA] Etika sejumlah lembaga survei yang dibiayai tim sukses parpol atau capres tertentu, dan mengumumkan hasilnya kepada publik digugat. Pasalnya, hal itu ditengarai hanya untuk mendongkrak popularitas parpol dan capres tertentu, sehingga bisa mengarahkan pilihan masyarakat sesuai hasil survei.
Gugatan tersebut dilayangkan Guru Besar Fisip Universitas Indonesia, Ibramsjah, dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). "Etikanya, jika survei dibiayai tim sukses capres tertentu, hasilnya jangan dipublikasikan," kata Ibramsjah.
Komentarnya itu menanggapi pengakuan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi, bahwa lembaganya dibiayai Fox Indonesia, konsultan tim sukses pasangan SBY-Boediono.
Untuk mencegah bias di masyarakat, Ibramsjah meminta agar sumber dana lembaga survei diumumkan secara transparan, dan diimbangi dengan menjaga profesionalisme metodologi survei.
Menurutnya, survei yang dipesan pihak tertentu, dan hasilnya diumumkan ke publik tidak beretika. Hasil survei seperti itu bisa menyesatkan pandangan masyarakat dan cenderung mengarahkan pada pilihan tertentu.
Dalam survei LSI terakhir, disebutkan bahwa SBY-Boediono mendapat dukungan 70 persen. Sedangkan, pasangan JK-Wiranto mendapat dukungan 7 persen, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto 18 persen.
Terkait hal itu, Kuskrido mengakui bahwa survei tersebut dibiayai Fox Indonesia. Namun, dia menegaskan hal itu bukan berarti datanya bisa dimanipulasi. "Saya menjamin tidak ada manipulasi dalam survei ini. Kami tidak mau diintervensi soal hasil data. Lagi pula, kami tidak bisa mengendalikan persepsi orang," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ray Rangkuti mengingatkan hasil survei sangat mampu mempengaruhi pemilih mengambang (swing voters) yang jumlahnya hampir 30 persen dari jumlah pemilih. "Para swing voters bisa berpikir buat apa pilih yang kalah," jelasnya.
Kritik yang sama disampaikan anggota Tim Sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait. "Survei LSI dibiayai oleh Fox Indonesia yang ada unsur Partai Demokrat. Makanya, patut dipertanyakan, mana konsistensi dan independensi mereka," katanya.
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, hasil survei yang menempatkan SBY-Boediono di posisi teratas tidak membuat tim sukses besar kepala. "Hasil survei itu kami jadikan bahan evaluasi tim sukses," jelasnya.
Respons Positif
Sementara itu, pasar saham dan nilai rupiah menguat pada perdagangan Jumat (12/5). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan sesi 1 menguat 32,27 poin atau 1,64% ke posisi 2.065,99. Sedangkan kurs di posisi Rp 10.023 per dolar AS, menguat 20 poin diban-ding penutupan kemarin.
Menurut pengamat pasar modal, Iswahyudi Ashari, pasar sudah lama merespons positif SBY untuk memimpin kembali negara ini. "Sejak kemenangan Partai Demokrat di pemilu legislatif, pasar sudah optimistis SBY akan kembali jadi presiden," jelasnya.
Pencapaian positif dari pemerintah saat ini juga disampaikan Kepala Divisi Asia Pasifik IMF, Thomas Rumbaugh yang didampingi Kepala Perwakilan IMF Jakarta, Milan Zavadjil, Jumat (5/6) di Jakarta. Dia menilai, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia, selain Tiongkok, India, dan Vietnam, yang tahan terhadap terpaan krisis. Hal itu karena kondisi politik, ekonomi, dan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintahan saat ini relatif bagus.
"Setelah bertumbuh rata-rata 6 persen sejak tahun 2005 sampai 2008, pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2009 Indonesia bisa mencapai 4,4 persen, padahal negara-negara lain minus. Ini pencapaian yang luar biasa," ujar Rumbaugh yang berkunjung ke Indonesia 25 Mei hingga 5 Juni.
Menurutnya, utang luar negeri Indonesia juga turun menjadi 30 persen dari PDB, cadangan devisa naik, rupiah menguat, inflasi menurun, inflasi Januari sampai Mei tidak sampai 0,5 persen, sehingga inflasi 2009 diyakini di bawah 5 persen. Selain itu BI rate yang kini 7 persen berpeluang turun lagi. "Semua itu sangat bagus bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut," tandasnya.
Kedepankan Akurasi
Menyikapi gugatan tersebut, Direktur Indo Barometer, M Qodari menolak anggapan bahwa semua survei hasil pesanan pasti bias hasilnya. "Jualan utama sebuah lembaga survei adalah akurasi. Dan akurasi itu hanya bisa didapat lewat metodologi yang benar serta sikap independen dalam melakukan survei. Karena itu, lembaga survei yang benar tidak akan pernah menggadaikan independensinya demi rupiah," katanya.
Dia mengakui, tidak semua lembaga survei steril dari kepentingan. Terkadang lembaga survei bisa dipakai untuk mendongkrak citra sang pemesan. "Tapi sekali lagi, bukan berarti karena itu, lantas dengan mudah bisa dikatakan bahwa semua survei yang dibayar pasti tidak akurat," tegasnya.
Hal senada ditegaskan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi (LSD), Denny JA. Dia mengaku tidak khawatir mendapat penilaian tidak independen. "Kami tidak ingin menjerumuskan klien (penyandang dana), tetapi memberikan data apa adanya. Jika baik ya dikatakan baik, buruk dikatakan buruk. Kita tidak ingin menggali kuburan sendiri," katanya.
Denny menjelaskan, sebuah survei butuh dana besar. "Tidak mungkin lembaga survei mengeluarkan biaya yang besar itu. Tapi kami tidak ingin hasilnya dipesan dan lari dari fakta lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, menegaskan, lembaganya masih independen.
Terkait biaya survei, Umar menjelaskan, paling sedikit Rp 200 juta, dan itu bisa diatasi dengan biaya sendiri. "Tetapi kalau dibiayai kandidat bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan keuntungan 10 persen dari dana survei," ungkapnya.
Umar menambahkan, lembaga survei yang tergabung dalam tim sukses kandidat biasanya menerima bayaran yang jauh lebih besar. "Makanya, banyak yang tergiur," ucap Umar.
Akan tetapi, menurutnya, sikap profesional akan ditunjukkan lembaga survei saat menggarap penghitungan cepat (quick count) pada hari pemungutan suara. "Saat itu, lembaga survei akan mempertaruhkan kinerja mereka. Biasanya mereka bekerja seobjektif mungkin, walaupun terikat dengan salah satu parpol," ucapnya.
Kamis, 04 Juni 2009
Jakarta, Kompas - Untuk ketiga kalinya sejak tahun 2004, lembaga legislatif dipersepsikan sebagai institusi terkorup di Indonesia. Hal serupa pernah disandang lembaga legislatif pada 2004 bersama dengan partai politik serta tahun 2006 bersama dengan kepolisian dan lembaga peradilan.
Demikian hasil survei Barometer Korupsi Global yang dilakukan Transparency International (TI) di Indonesia. Survei yang dipublikasikan pada Rabu (3/6) di Jakarta ini dilakukan pada 11-20 November 2008 terhadap 500 responden yang berumur di atas 16 tahun.
Dengan skor antara 1 untuk sama sekali tidak korupsi dan 5 untuk sangat korup, pada survei tahun 2008 ini lembaga legislatif mendapat skor 4,4. Skor yang sama juga diraih lembaga itu pada tahun 2004. Lembaga peradilan, yang dipersepsikan sebagai institusi terkorup kedua, mendapat skor 4,1. Parpol sebagai institusi terkorup ketiga mendapat skor 4.
Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menuturkan, survei ini rutin dilakukan Transparency International di Indonesia sejak tahun 2004. Hasil survei 2008 turut dipengaruhi oleh terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPR, seperti Al Amien Nur Nasution, Bulyan Royan, hingga Hamka Yandhu.
Namun, lanjut Todung, juga ada sisi positif dalam hasil survei ini, yaitu masyarakat melihat usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah berjalan efektif. Ini terkait dengan kinerja positif sejumlah lembaga, seperti KPK, Pengadilan Tipikor, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
”DPR perlu berusaha keras membersihkan citra institusinya, antara lain dengan tidak menunjukkan sikap yang dapat dilihat sebagai resistensi terhadap institusi pemberantasan korupsi, misalnya mewacanakan pembubaran KPK,” ujar Todung.
Anggota DPR, Gayus Lumbuun menyatakan tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Yang penting, bagaimana menunjukkan jika perbaikan sudah mulai dilakukan.
Adapun pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, melihat hasil survei itu menunjukkan telah terjadinya defisit etika yang luar biasa di Indonesia. ”DPR itu kartel korupsi. Politik itu tidak transparan dan lobi merupakan pasar gelap kekuasaan,” kata dia.
Dalam korupsi di DPR, yang penting dilihat tidak hanya jumlah yang mereka korupsi. Namun, perlu dilihat misi atau tujuan mereka yang menjadi anggota DPR. ”Untuk apa orang menjadi anggota DPR jika tidak memiliki pengetahuan memadai dalam bernegara dan berpolitik. Ini yang membuat terjadinya korupsi,” ujar Rocky.
Jakarta: Para fungsionaris serta mantan fungsionaris PDI Perjuangan dimotori oleh mantan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Sutjipto, para tokoh partai ini mengumumkan rencana penyatuan kembali para pendukung Megawati Sukarnoputri sejak zaman Orde Baru hingga saat ini.
Menurut Sutjipto, para pendukung Megawati sejak era Orde Baru nantinya akan dihimpun dalam Gerakan Promeg atau Pro-Mega. Menurut Sutjipto, keterlibatan para pendukung Mega yang kini sudah tersebar di berbagai organisasi dan partai tersebut diperlukan untuk menghadapi fenomena maraknya praktik kecurangan dalam pemilu.
Sutjipto menyatakan, pengalaman mereka membela Mega pada masa represif Orde Baru sangat berguna untuk menghadapi praktik yang serupa dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Di lokasi dan kesempatan berbeda, Tim Kampanye Mega-Prabowo ingin mengulang sukses mereka mengumpulkan puluhan ribu massa seperti yang terjadi pada deklarasi di Bantar Gebang, Bekasi, beberapa waktu lalu. Tim kampanye Mega-Prabowo akan menggelar peringatan hari kelahiran Bung Karno secara besar-besaran.
Rencana menggelar acara peringatan hari lahir Bung Karno dikemukakan oleh Ketua Panitia Mochtar Mohammad. Mochtar Mohammad yang juga Walikota Bekasi ini pada deklarasi Mega-Prabowo yang lalu juga merupakan Ketua Panitia Deklarasi.
Peringatan hari lahir Bung Karno akan digelar di Rengasdengklok, Bekasi, Sabtu, 6 Juni mendatang. Momentum ini juga akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga Bung Karno serta Bung Hatta.
Selasa, 02 Juni 2009
JAKARTA - Calon presiden Megawati Soekarnoputri memulai kampanye pertamanya di wilayah Lampung, Selasa (2/6/2009). Megawati dijadwalkan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan simpatisan PDIP di provinsi paling awal di Pulau Sumatera ini. "Di Lampung Ibu Megawati akan melakukan pertemuan tertutup dengan simpatisan PDIP," kata salah satu tim Sukses Mega-Prabowo, Ari Junaidi di Jakarta, Selasa (2/6/2009).
Megawati berjalan sendiri ke Lampung, sementara calon pendampingnya Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu sejumlah anggota dan pimpinan DPR, siang ini sekira pukul 11.00 WIB. Agenda pertemuannya, antara lain akan menyampaikan dan menyosialisasikan program ke depan, seperti kekuatan pangan dan energi.
Sore harinya Prabowo akan bertemu dengan warga Rumah Susun Cengkareng, Jakarta Barat. Prabowo akan tiba pukul 16.00 WIB dan akan menyampaikan program kerja yang menjadi isu utama, yakni kemandirian pangan, energi, peningkatan mutu pendidikan, mengurangi penjualan aset negara, pengembangan peternakan dan pemberian modal kepada masyarakat kecil.
Program ekonomi kerakyatan yang diusung Megawati-Prabowo adalah pilihan tepat untuk membawa Indonesia mandiri. Keduanya dinilai sebagai figur nasionalis sejati.
Dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini dikemukakan Sekjen Dewan Pimpinan Nasional BBM (Barisan Beringin Merah) Marwan Zainuddin kepada Indonesia Monitor, kemarin. Menurutnya, bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, DPN BBM menetapkan untuk mendukung Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subiyanto sebagai Capres-Cawapres 2009-2014.
“Kami menganggap mereka berdua memiliki komitmen yang tinggi terhadap tetap tegaknya Pancasila, dan senantiasa mengedepankan ekonomi kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu menjadi bukti keberpihakan mereka berdua terhadap keindonesiaan dan kerakyatan,’’ tegasnya.
Ia menilai figur Megawati dan Prabowo merupakan pilihan yang tepat dalam kondisi Indonesia sekarang ini, di tengah kepungan kapitalisme dan neoliberalisme yang senantiasa membawa bangsa ini pada pertarungan bebas yang merugikan rakyat kecil.
“Indonesia butuh figur yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Sehingga kedaulatan bangsa ini dapat benar-benar kembali. Dan seperti yang diinginkan oleh pendiri negeri bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Tanpa intervensi asing”. ujarnya.
Ia menambahkan, 1 Juni 2009--yang kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila—dijadikan momentum BBM yang merupakan underbouw Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan) senantiasa mempertahankan dan mengawal Pancasila. ‘’Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, merupakan ideologi Negara yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat lagi,’’ katanya.
Apa yang diletakkan para pendiri negeri ini, katanya, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara adalah pilihan yang tidak dapat ditawar. Hal itu terbukti dengan beberapa kali gejolak yang kerap dialami oleh bangsa ini. ‘’Mulai dari pergolakan tahun 1965, maupun gerakan reformasi pada tahun 1998. Dimana Pancasila diuji dan tetap menjadi perekat segenap anak negeri,’’ ujarnya.
