Bebas Bicara Blog

Jakarta - Tiga parpol pengusung capres dan cawapres memiliki kebijakan yang berbeda terkait amandemen UUD'45. Partai Demokrat (PD) menyetujui amandemen, Gerindra menolak amandemen, Golkar berada di tengah-tengah.Gerindra menganggap amandemen UUD'45 yang memunculkan pemilihan bupati dan gubernur secara langsung adalah pemborosan dan tidak baik diterapkan di Indonesia."Kami memang meyakini bahwa UUD'45 adalah yang terbaik. Oleh karena itu, sebaiknya amandemen diarahkan untuk kembali ke UUD'45," ujar Ketua Umum Gerindra, Suhardi.Hal ini disampaikan Suhardi dalam dialog bertajuk "Visi Capres Terhadap Amandemen UUD'45", di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2009).Bertolak belakang dengan Gerindra, Partai Demokrat (PD), mendukung amandemen UUD'45. PD bahkan sudah mempersiapkan tim khusus untuk menangani masalah ini."Kita menyetujui dibentuk tim ahli untuk membahas amandemen. Outputnya tentu saja lebih sempurna," tutur Ketua FPD MPR, Agus Hermanto.Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budi Santoso menjelaskan, partainya berbeda dengan dua partai pesaingnya. Golkar lebih memilih berdiri di tengah-tengah keduanya."Kami berbeda dengan Gerindra dan Demokrat. Kami tidak ingin mementahkan hasil reformasi kemarin. Kami hanya menolak yang tidak sesuai dengan UUD'45," kata Priyo.