Bebas Bicara Blog

Jakarta - Klaim pendidikan gratis yang gencar dipromosikan pemerintah rupanya tak sesuai dengan kenyataan. Dalam debat cawapres yang digelar di Gedung Bidakara Jakarta, Selasa (30/6) malam, Prabowo Subianto secara tandas menyebut iklan pendidikan gratis tersebut tidak benar.Prabowo mengungkap, dirinya telah bertandang ke sejumlah daerah untuk bertemu langsung dengan warga masyarakat. Setiap kali pertemuan, warga selalu mengatakan bahwa pendidikan gratis yang dipromosikan pemerintah lewat berbagai media adalah bohong belaka."Iklan pendidikan gartis itu tidak benar. Saya kunjungi masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, rakyat kita merasakan hal itu tidak benar," tandas cawapres yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tersebut.Kebohongan yang terjadi menyangkut pendidikan gratis itu tentu amat disayangkan. Sebab, menurut Prabowo, pendidikan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.Sebagaimana diketahui, pemerintah selama ini gencar menyosialisasikan pendidikan dasar gratis sembilan tahun mulai 2009. Sekolah tidak boleh lagi memungut biaya pendidikan untuk jenjang SD-SMP, kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional.Namun, faktanya - seperti kenyataan yang diperoleh Prabowo - orang tua murid tetap saja mengeluh, lantaran anaknya yang bersekolah di SD maupun SMP ternyata masih dipungut rupa-rupa biaya. Demikian juga dengan mereka yang mau menyekolahkan anaknya ke SD atau SMP.Ety, seorang ibu di Cinere, Depok, misalnya, mengaku harus membayar Rp 600 ribu untuk memasukkan anaknya yang kedua di SD. Dana itu hanya untuk uang gedung, di luar uang buku, pakaian seragam dan lainnya. Sementara anak pertamanya yang sekarang kelas III SD, tiap bulan harus membayar Rp 110 ribu - di luar buku paket per semester yang diwajibkan. "Bohong kalau dikatakan gratis. Prakteknya kita harus bayar, dan tak sedikit," kata Ety seperti dikutip sejumlah media.Sementara, di Mungkid Magelang, ratusan warga belum lama ini bahkan menggelar aksi demo di kantor Pemkab menyoal sekolah gratis. Sambil membentangkan spanduk, mereka beryel-yel menyebut sekolah gratis sebagaimana yang dikatakan pemerintah hanya bohong belaka."Kalau memang gratis, seharusnya tidak ada pungutan apa pun dari sekolah. Faktanya, siswa masih dipungut biaya. Kalau begitu, program pendidikan gratis itu bohong. Tidak sesuai dengan fakta," tandas Wahyu Sukmo Hadi, koordinator aksi. (adv/adv) ref : detik.com

JAKARTA--MI: Kandidat presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menegaskan, siap mengembalikan Indonesia sebagai bangsa terhormat, sejajar dengan negara-negara lain melalui pemberdayaan kekayaan dan sumber daya nasional.

"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), tidak sekadar menjadi pesuruh bangsa lain, menjadi pasar bagi bangsa lain," ujar calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam kampanye nasional Megawati-Prabowo di Gelora Bung Karbo, Jakarta, Selasa (30/6).

Ia mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya. Bukan bangsa miskin, tidak sejengkal pun tanah Indonesia yang akan diambil oleh pihak asing.

Prabowo mengatakan, pemerintah selama ini telah gagal memenuhi harapan-harapan rakyat. "Banyak kebocoran kekayaan nasional, dibawa ke luar negeri dengan nilai Rp200 triliun per tahun. Hutang luar negeri mencapai Rp400 triliun dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan dengan pinjaman luar negeri," ujarnya.

Tidak itu saja, tambah mantan Panglima Kostrad itu, banyak aset-aset negara yang telah digadaikan kepada pihak asing untuk membayar utang.

Pemerintah juga telah gagal untuk menjamin kesejahteraan rakyat, terbukti dengan kenaikan harga bahan pokok yang mencapai tiga kali lipat dibanding masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan dan sumber daya alam melimpah, yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Karena itu, tambah Prabowo, dirinya bersama pasangannya calon presiden Megawati Soekarnoputri siap melakukan perubahan untuk menyelematkan bangsa Indonesia dari keterpurukan.

"Saya bersama ibu Megawati Soekarnoputri siap untuk mengembalikan kehormatan dan kebangkitan bangsa Indonesia, hingga Indonesia tidak lagi dicap sebagai negara miskin, negara yang tergantung pada asing, bangsa yang menjadi antek-antek asing," katanya berapi-api, yang tak henti-henti disambut teriakan dan sorak sorai kader dan simpatisan yang memadati Gelora Bung Karno. (Ant/OL-06)ref. Media indonesia.com

Rabu, 17 Juni 2009 17:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ditolaknya beberapa versi iklan politik Megawati-Prabowo oleh sejumlah stasiun televisi dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Prabowo mengatakan, penolakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kolusi.
"Negara demokrasi kok nolak iklan. Bagi saya tidak adil. Ini berbau kolusi," kata Prabowo, Rabu (17/6) di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Salah satu iklan pasangan yang diusung PDI Perjuangan-Gerindra yang ditolak untuk ditayangkan bertitel "Bangkrut". SCTV, salah satu televisi yang menolak untuk menayangkan, menyatakan iklan tersebut berbau provokasi.
Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, iklan politik Mega-Prabowo hanya menyampaikan fakta dan data-data yang sebenarnya. "Kami sangat menyesalkan apa yang terjadi. Apa yang kami sampaikan adalah fakta. Mungkin karena dianggap bisa membangun opini sebenarnya sesuai fakta, ada yang resah sehingga melakukan intervensi," kata Pramono.
Tim kampanye Mega-Prabowo, kata Pram, menyerahkan sepenuhnya pada penilaian rakyat. "Kita tidak tahu siapa yang melakukan pencegahan penayangan iklan itu. Kami menyerahkan pada rakyat untuk menilai. Tapi seharusnya ada perlakuan adil pada siapa saja," ujarnya

Senin, 1 Juni 2009 06:31 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 184 kali
Palembang (ANTARA News) - Pengamat sosial politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatra Selatan, Alfitri Msi menilai daftar pemilih tetap (DPT) masih rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. 

Karena sampai kini permasalahan DPT tampak tidak bisa diselesaikan padahal masalah DPT hanyalah persoalan kecil yang mestinya bisa ditangani dengan cepat oleh KPU, katanya kepada ANTARA di Palembang, Senin.

Menurut dia, permasalahan DPT yang tidak kunjung berujung tersebut membuktikan kalau KPU memang bukanlah lembaga independen yang mampu bersikap netral.

Akibatnya KPU sering merubah kebijakan dalam permasalahan DPT, tambahnya

Ia mengatakan, skenario untuk mengalihkan permasalahan DPT terus dilakukan pihak tertentu dengan berbagai isu yang ciptakan.

Pengalihan isu tersebut merupakan politik tingkat tinggi dan sangat sensetif sehingga rakyat pun terbawa isu yang dimainkan itu, katanya.

Dia menjelaskan, dengan kondisi tersebut rakyat Indonesia harus lebih kritis lagi dalam menyikapi semua kebijakan yang diterbitkan KPU dan pemerintah.

Sikap kritis tentunya menjadi salahsatu upaya mengontrol kebijakan yang tidak "fair" dan tentunya akan merugikan negara karena skenario DPT akan berdampak sangat memalukan bagi negara kita, ujar dia.(*)

Hasil survei LSI Direspons Positif

[JAKARTA] Etika sejumlah lembaga survei yang dibiayai tim sukses parpol atau capres tertentu, dan mengumumkan hasilnya kepada publik digugat. Pasalnya, hal itu ditengarai hanya untuk mendongkrak popularitas parpol dan capres tertentu, sehingga bisa mengarahkan pilihan masyarakat sesuai hasil survei.

Gugatan tersebut dilayangkan Guru Besar Fisip Universitas Indonesia, Ibramsjah, dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). "Etikanya, jika survei dibiayai tim sukses capres tertentu, hasilnya jangan dipublikasikan," kata Ibramsjah.

Komentarnya itu menanggapi pengakuan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi, bahwa lembaganya dibiayai Fox Indonesia, konsultan tim sukses pasangan SBY-Boediono.

Untuk mencegah bias di masyarakat, Ibramsjah meminta agar sumber dana lembaga survei diumumkan secara transparan, dan diimbangi dengan menjaga profesionalisme metodologi survei. 

Menurutnya, survei yang dipesan pihak tertentu, dan hasilnya diumumkan ke publik tidak beretika. Hasil survei seperti itu bisa menyesatkan pandangan masyarakat dan cenderung mengarahkan pada pilihan tertentu. 

Dalam survei LSI terakhir, disebutkan bahwa SBY-Boediono mendapat dukungan 70 persen. Sedangkan, pasangan JK-Wiranto mendapat dukungan 7 persen, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto 18 persen.

Terkait hal itu, Kuskrido mengakui bahwa survei tersebut dibiayai Fox Indonesia. Namun, dia menegaskan hal itu bukan berarti datanya bisa dimanipulasi. "Saya menjamin tidak ada manipulasi dalam survei ini. Kami tidak mau diintervensi soal hasil data. Lagi pula, kami tidak bisa mengendalikan persepsi orang," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ray Rangkuti mengingatkan hasil survei sangat mampu mempengaruhi pemilih mengambang (swing voters) yang jumlahnya hampir 30 persen dari jumlah pemilih. "Para swing voters bisa berpikir buat apa pilih yang kalah," jelasnya.

Kritik yang sama disampaikan anggota Tim Sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait. "Survei LSI dibiayai oleh Fox Indonesia yang ada unsur Partai Demokrat. Makanya, patut dipertanyakan, mana konsistensi dan independensi mereka," katanya.

Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, hasil survei yang menempatkan SBY-Boediono di posisi teratas tidak membuat tim sukses besar kepala. "Hasil survei itu kami jadikan bahan evaluasi tim sukses," jelasnya.


Respons Positif

Sementara itu, pasar saham dan nilai rupiah menguat pada perdagangan Jumat (12/5). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan sesi 1 menguat 32,27 poin atau 1,64% ke posisi 2.065,99. Sedangkan kurs di posisi Rp 10.023 per dolar AS, menguat 20 poin diban-ding penutupan kemarin.

Menurut pengamat pasar modal, Iswahyudi Ashari, pasar sudah lama merespons positif SBY untuk memimpin kembali negara ini. "Sejak kemenangan Partai Demokrat di pemilu legislatif, pasar sudah optimistis SBY akan kembali jadi presiden," jelasnya.

Pencapaian positif dari pemerintah saat ini juga disampaikan Kepala Divisi Asia Pasifik IMF, Thomas Rumbaugh yang didampingi Kepala Perwakilan IMF Jakarta, Milan Zavadjil, Jumat (5/6) di Jakarta. Dia menilai, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia, selain Tiongkok, India, dan Vietnam, yang tahan terhadap terpaan krisis. Hal itu karena kondisi politik, ekonomi, dan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintahan saat ini relatif bagus. 

"Setelah bertumbuh rata-rata 6 persen sejak tahun 2005 sampai 2008, pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2009 Indonesia bisa mencapai 4,4 persen, padahal negara-negara lain minus. Ini pencapaian yang luar biasa," ujar Rumbaugh yang berkunjung ke Indonesia 25 Mei hingga 5 Juni.

Menurutnya, utang luar negeri Indonesia juga turun menjadi 30 persen dari PDB, cadangan devisa naik, rupiah menguat, inflasi menurun, inflasi Januari sampai Mei tidak sampai 0,5 persen, sehingga inflasi 2009 diyakini di bawah 5 persen. Selain itu BI rate yang kini 7 persen berpeluang turun lagi. "Semua itu sangat bagus bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut," tandasnya.


Kedepankan Akurasi

Menyikapi gugatan tersebut, Direktur Indo Barometer, M Qodari menolak anggapan bahwa semua survei hasil pesanan pasti bias hasilnya. "Jualan utama sebuah lembaga survei adalah akurasi. Dan akurasi itu hanya bisa didapat lewat metodologi yang benar serta sikap independen dalam melakukan survei. Karena itu, lembaga survei yang benar tidak akan pernah menggadaikan independensinya demi rupiah," katanya.

Dia mengakui, tidak semua lembaga survei steril dari kepentingan. Terkadang lembaga survei bisa dipakai untuk mendongkrak citra sang pemesan. "Tapi sekali lagi, bukan berarti karena itu, lantas dengan mudah bisa dikatakan bahwa semua survei yang dibayar pasti tidak akurat," tegasnya.

Hal senada ditegaskan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi (LSD), Denny JA. Dia mengaku tidak khawatir mendapat penilaian tidak independen. "Kami tidak ingin menjerumuskan klien (penyandang dana), tetapi memberikan data apa adanya. Jika baik ya dikatakan baik, buruk dikatakan buruk. Kita tidak ingin menggali kuburan sendiri," katanya.

Denny menjelaskan, sebuah survei butuh dana besar. "Tidak mungkin lembaga survei mengeluarkan biaya yang besar itu. Tapi kami tidak ingin hasilnya dipesan dan lari dari fakta lapangan," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, menegaskan, lembaganya masih independen. 

Terkait biaya survei, Umar menjelaskan, paling sedikit Rp 200 juta, dan itu bisa diatasi dengan biaya sendiri. "Tetapi kalau dibiayai kandidat bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan keuntungan 10 persen dari dana survei," ungkapnya.

Umar menambahkan, lembaga survei yang tergabung dalam tim sukses kandidat biasanya menerima bayaran yang jauh lebih besar. "Makanya, banyak yang tergiur," ucap Umar.

Akan tetapi, menurutnya, sikap profesional akan ditunjukkan lembaga survei saat menggarap penghitungan cepat (quick count) pada hari pemungutan suara. "Saat itu, lembaga survei akan mempertaruhkan kinerja mereka. Biasanya mereka bekerja seobjektif mungkin, walaupun terikat dengan salah satu parpol," ucapnya.

Jakarta, Kompas - Untuk ketiga kalinya sejak tahun 2004, lembaga legislatif dipersepsikan sebagai institusi terkorup di Indonesia. Hal serupa pernah disandang lembaga legislatif pada 2004 bersama dengan partai politik serta tahun 2006 bersama dengan kepolisian dan lembaga peradilan.
Demikian hasil survei Barometer Korupsi Global yang dilakukan Transparency International (TI) di Indonesia. Survei yang dipublikasikan pada Rabu (3/6) di Jakarta ini dilakukan pada 11-20 November 2008 terhadap 500 responden yang berumur di atas 16 tahun.
Dengan skor antara 1 untuk sama sekali tidak korupsi dan 5 untuk sangat korup, pada survei tahun 2008 ini lembaga legislatif mendapat skor 4,4. Skor yang sama juga diraih lembaga itu pada tahun 2004. Lembaga peradilan, yang dipersepsikan sebagai institusi terkorup kedua, mendapat skor 4,1. Parpol sebagai institusi terkorup ketiga mendapat skor 4.
Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menuturkan, survei ini rutin dilakukan Transparency International di Indonesia sejak tahun 2004. Hasil survei 2008 turut dipengaruhi oleh terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPR, seperti Al Amien Nur Nasution, Bulyan Royan, hingga Hamka Yandhu.
Namun, lanjut Todung, juga ada sisi positif dalam hasil survei ini, yaitu masyarakat melihat usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah berjalan efektif. Ini terkait dengan kinerja positif sejumlah lembaga, seperti KPK, Pengadilan Tipikor, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
”DPR perlu berusaha keras membersihkan citra institusinya, antara lain dengan tidak menunjukkan sikap yang dapat dilihat sebagai resistensi terhadap institusi pemberantasan korupsi, misalnya mewacanakan pembubaran KPK,” ujar Todung.
Anggota DPR, Gayus Lumbuun menyatakan tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Yang penting, bagaimana menunjukkan jika perbaikan sudah mulai dilakukan.
Adapun pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, melihat hasil survei itu menunjukkan telah terjadinya defisit etika yang luar biasa di Indonesia. ”DPR itu kartel korupsi. Politik itu tidak transparan dan lobi merupakan pasar gelap kekuasaan,” kata dia.
Dalam korupsi di DPR, yang penting dilihat tidak hanya jumlah yang mereka korupsi. Namun, perlu dilihat misi atau tujuan mereka yang menjadi anggota DPR. ”Untuk apa orang menjadi anggota DPR jika tidak memiliki pengetahuan memadai dalam bernegara dan berpolitik. Ini yang membuat terjadinya korupsi,” ujar Rocky.

Jakarta: Para fungsionaris serta mantan fungsionaris PDI Perjuangan dimotori oleh mantan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Sutjipto, para tokoh partai ini mengumumkan rencana penyatuan kembali para pendukung Megawati Sukarnoputri sejak zaman Orde Baru hingga saat ini.

Menurut Sutjipto, para pendukung Megawati sejak era Orde Baru nantinya akan dihimpun dalam Gerakan Promeg atau Pro-Mega. Menurut Sutjipto, keterlibatan para pendukung Mega yang kini sudah tersebar di berbagai organisasi dan partai tersebut diperlukan untuk menghadapi fenomena maraknya praktik kecurangan dalam pemilu.

Sutjipto menyatakan, pengalaman mereka membela Mega pada masa represif Orde Baru sangat berguna untuk menghadapi praktik yang serupa dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Di lokasi dan kesempatan berbeda, Tim Kampanye Mega-Prabowo ingin mengulang sukses mereka mengumpulkan puluhan ribu massa seperti yang terjadi pada deklarasi di Bantar Gebang, Bekasi, beberapa waktu lalu. Tim kampanye Mega-Prabowo akan menggelar peringatan hari kelahiran Bung Karno secara besar-besaran.

Rencana menggelar acara peringatan hari lahir Bung Karno dikemukakan oleh Ketua Panitia Mochtar Mohammad. Mochtar Mohammad yang juga Walikota Bekasi ini pada deklarasi Mega-Prabowo yang lalu juga merupakan Ketua Panitia Deklarasi.

Peringatan hari lahir Bung Karno akan digelar di Rengasdengklok, Bekasi, Sabtu, 6 Juni mendatang. Momentum ini juga akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga Bung Karno serta Bung Hatta.

Program ekonomi kerakyatan yang diusung Megawati-Prabowo adalah pilihan tepat untuk membawa Indonesia mandiri. Keduanya dinilai sebagai figur nasionalis sejati.
Dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini dikemukakan Sekjen Dewan Pimpinan Nasional BBM (Barisan Beringin Merah) Marwan Zainuddin kepada Indonesia Monitor, kemarin. Menurutnya, bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, DPN BBM menetapkan untuk mendukung Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subiyanto sebagai Capres-Cawapres 2009-2014.
“Kami menganggap mereka berdua memiliki komitmen yang tinggi terhadap tetap tegaknya Pancasila, dan senantiasa mengedepankan ekonomi kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu menjadi bukti keberpihakan mereka berdua terhadap keindonesiaan dan kerakyatan,’’ tegasnya.
Ia menilai figur Megawati dan Prabowo merupakan pilihan yang tepat dalam kondisi Indonesia sekarang ini, di tengah kepungan kapitalisme dan neoliberalisme yang senantiasa membawa bangsa ini pada pertarungan bebas yang merugikan rakyat kecil.
“Indonesia butuh figur yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Sehingga kedaulatan bangsa ini dapat benar-benar kembali. Dan seperti yang diinginkan oleh pendiri negeri bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Tanpa intervensi asing”. ujarnya.
Ia menambahkan, 1 Juni 2009--yang kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila—dijadikan momentum BBM yang merupakan underbouw Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan) senantiasa mempertahankan dan mengawal Pancasila. ‘’Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, merupakan ideologi Negara yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat lagi,’’ katanya.
Apa yang diletakkan para pendiri negeri ini, katanya, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara adalah pilihan yang tidak dapat ditawar. Hal itu terbukti dengan beberapa kali gejolak yang kerap dialami oleh bangsa ini. ‘’Mulai dari pergolakan tahun 1965, maupun gerakan reformasi pada tahun 1998. Dimana Pancasila diuji dan tetap menjadi perekat segenap anak negeri,’’ ujarnya.

Gencatan Senjata "ala" Hatta
Manuver politik capres Jusuf Kalla (JK) membuat kubu lawannya ketar-ketir. Dua isu yang dimainkan JK soal alutsista dan monorel tampaknya telah membuat kubu SBY-Boediono kebakaran jenggot. "JK mulai sedikit buka-bukaan soal kinerja pemerintah yang buruk dan bagaimana Boediono terlibat dalam dua proyek tersebut. Proyek monorel tidak dilanjutkan dan anggaran alutsista dikurangi. JK mulai buka-bukaan soal kelemahan pemerintah yang diketahuinya," ungkap sumber SP di Golkar, Selasa (26/5).Kepanikan ini yang membuat kubu SBY-Boediono berencana mengutus Ketua Tim Sukses Hatta Rajasa untuk melakukan klarifikasi politik dengan kubu JK. "Mereka akan membicarakan komitmen untuk tidak buka-bukaan tentang internal pemerintah. Hatta diutus khusus untuk misi ini. Jadi kedatangannya bukan untuk menggalang dukungan, melainkan mengadakan gencatan senjata," tuturnya.Hatta dianggap merupakan tokoh yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan negosiasi itu. Selain sebagai Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, dia merupakan bagian dari kabinet yang dipimpin SBY-JK pada periode yang akan segera berakhir ini.Ditambahkan, rencana kedatangan Hatta ke Tim Sukses Golkar dan PDI-P akan dilangsungkan secepat mungkin karena ada ketakutan dari kubu SBY-Boediono bahwa JK akan membuka sebanyak mungkin kelemahan pemerintah ke publik. "Mereka mungkin cemas kalau informasi tentang kelemahan pemerintah semakin banyak diketahui publik," tegasnya. [EMS/M-12

Minggu, 24 Mei 2009 15:38 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
BEKASI, KOMPAS.com — Pasangan Megawati-Prabowo menyampaikan orasi politiknya secara bergantian pada acara deklarasi yang berlangsung di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/5). Dalam orasi yang masing-masing disampaikan sekitar lima menit, keduanya melontarkan janji siap berjuang bersama rakyat.
"Saya mengatakan bahwa saya siap berjuang bersama Ibu Mega demi rakyat Indonesia, demi keadilan dan kebesaran bangsa," ujar Prabowo yang berorasi dengan suara berapi-api.
Ia mengatakan, bersama Mega siap memberikan perubahan besar bagi Indonesia bila terpilih pada pemilu presiden pada Juli. "Kami siap mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat, siap berjuang bersama dan untuk rakyat," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
"Apakah kita mau melanjutkan sistem yang salah? Sistem ekonomi yang tidak membawa kesejahteraan rakyat? Mari kita bersama merebut kedaulatan kembali ke tangan rakyat," kata Prabowo dalam orasinya.

- Pasangan capres cawapres usungan PDI Perjuangan dan Gerindra, Megawati-Prabowo Subianto akan menyambangi Kota Solo, Jawa Tengah, pada 29 Mei mendatang. Pasangan ini, dijadwalkan akan melakukan deklarasi di Pasar Klewer, Jawa Tengah.
Deklarasi ini akan menjadi deklarasi kedua setelah pada hari Minggu 24 Mei lalu di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
"Ada dua agenda di Solo. Pertama, bertemu dengan pengusaha kecil, dan kedua deklarasi di Pasar Klewer dengan format yang hampir sama dengan Bantar Gebang," ujar Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (27/5) petang.
Dari Solo, Mega akan bertolak ke Blitar untuk berziarah ke makam sang ayah, Soekarno. "Mohon doa restu lah," terang Pramono.
Kunjungan Mega ke daerah dalam rangka memenuhi permintaan konstituen agar melakukan deklarasi di wilayah mereka. Jawa Tengah menjadi tujuan pertama, karena merupakan basis kantong PDI Perjuangan. Pada akhir pekan, Mega dijadwalkan ke Bali. Diluar Jawa dan Bali, Sumatera dan Kalimantan akan menjadi tujuan selanjutnya sembari menjalankan kampanye capres.

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat ada potensi kenaikan elektabilitas JK-Wiranto dalam pilpres mendatang. PKS pun mengingatkan SBY untuk segera pasang kuda-kuda dengan menyiapkan berbagai langkah strategis mendekati hari H pilpres."Aktifitas di tingkat akar rumput membuat elektabilitas JK-Wiranto melonjak naik, misalnya aktifitas di kantong Islam, mereka menang start dari SB, " kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Sidik saat berbincang dengan detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2009).Menurut Mahfudz, perkembangan positif elektabilitas JK-Wiranto menjelang pilpres juga diperlihatkan dalam hasil survei internal PKS. Karena itu, Mahfud berharap SBY segera menyadari hal itu dan menyiapkan langkah terobosan."Survey kami jelas JK dekati SBY, kalau SBY tidak peka bisa kalah set terus," tutur Mahfudz.Mahfudz menambahkan partainya sudah memberikan peringatan dini kepada tim sukses SBY. Tujuannya agar pasangan SBY-Boediono dapat keluar sebagai pemenang dalam pilpres nanti."Kami sudah memberikan early warning kepada tim sukses SBY," pungkasnya.( van / yid ) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!