Jumat, 03 Juli 2009

SBY Terpancing Pernyataan Jusuf Kalla

Diposting oleh Achmad


VIVAnews – Dalam Debat Calon Presiden, semalam, calon presiden Jusuf Kalla mengritik iklan pemilihan presiden satu putaran yang digarap pendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.JK tidak sependapat dengan kampanye satu putaran hanya karena mau menghemat Rp 4 triliun. Bagi JK, dalam konteks pemilihan pemimpin negara, alasan semacam itu tidak dapat diterima. Karena itu,“Artinya demokrasi dipandang dalam uang.”Tapi, Yudhoyono membantahnya. "Iklan yang dimaksud (JK), bukan iklan Pak SBY," kata SBY. Calon Presiden Partai Demokrat mengkritik balik inkonsistensi JK. Di satu sisi menekankan penghematan, tapi di sisi lain tidak.Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Harris, menilai bahwa jawaban SBY itu sebagai upaya mengaburkan konteks kritikan JK tentang pemilu satu putaran.Menurut Syamsudin iklan itu resmi dan sepengetahuan SBY, karena pemimpin Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA, yang menggencarkan kampanye satu putaran, pernah dipanggil ke rumah SBY di Cikeas.“Statement SBY itu patut disayangkan padahal lebih baik jika dia tidak usah menanggapi statemen JK. Itu akan lebih aman bagi dia,” katanya.Syamsuddin mengatakan SBY terpancing pernyataan JK dan menginginkan agar wacana yang dikembangkan JK itu tidak berlanjut.

Iklan Pendidikan Gratis Bohongi Rakyat

Diposting oleh Achmad

Jakarta - Klaim pendidikan gratis yang gencar dipromosikan pemerintah rupanya tak sesuai dengan kenyataan. Dalam debat cawapres yang digelar di Gedung Bidakara Jakarta, Selasa (30/6) malam, Prabowo Subianto secara tandas menyebut iklan pendidikan gratis tersebut tidak benar.Prabowo mengungkap, dirinya telah bertandang ke sejumlah daerah untuk bertemu langsung dengan warga masyarakat. Setiap kali pertemuan, warga selalu mengatakan bahwa pendidikan gratis yang dipromosikan pemerintah lewat berbagai media adalah bohong belaka."Iklan pendidikan gartis itu tidak benar. Saya kunjungi masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, rakyat kita merasakan hal itu tidak benar," tandas cawapres yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tersebut.Kebohongan yang terjadi menyangkut pendidikan gratis itu tentu amat disayangkan. Sebab, menurut Prabowo, pendidikan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.Sebagaimana diketahui, pemerintah selama ini gencar menyosialisasikan pendidikan dasar gratis sembilan tahun mulai 2009. Sekolah tidak boleh lagi memungut biaya pendidikan untuk jenjang SD-SMP, kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional.Namun, faktanya - seperti kenyataan yang diperoleh Prabowo - orang tua murid tetap saja mengeluh, lantaran anaknya yang bersekolah di SD maupun SMP ternyata masih dipungut rupa-rupa biaya. Demikian juga dengan mereka yang mau menyekolahkan anaknya ke SD atau SMP.Ety, seorang ibu di Cinere, Depok, misalnya, mengaku harus membayar Rp 600 ribu untuk memasukkan anaknya yang kedua di SD. Dana itu hanya untuk uang gedung, di luar uang buku, pakaian seragam dan lainnya. Sementara anak pertamanya yang sekarang kelas III SD, tiap bulan harus membayar Rp 110 ribu - di luar buku paket per semester yang diwajibkan. "Bohong kalau dikatakan gratis. Prakteknya kita harus bayar, dan tak sedikit," kata Ety seperti dikutip sejumlah media.Sementara, di Mungkid Magelang, ratusan warga belum lama ini bahkan menggelar aksi demo di kantor Pemkab menyoal sekolah gratis. Sambil membentangkan spanduk, mereka beryel-yel menyebut sekolah gratis sebagaimana yang dikatakan pemerintah hanya bohong belaka."Kalau memang gratis, seharusnya tidak ada pungutan apa pun dari sekolah. Faktanya, siswa masih dipungut biaya. Kalau begitu, program pendidikan gratis itu bohong. Tidak sesuai dengan fakta," tandas Wahyu Sukmo Hadi, koordinator aksi. (adv/adv) ref : detik.com

Rabu, 01 Juli 2009

Fhoto Kampanye Mega -Pro

Diposting oleh Achmad




Selasa, 30 Juni 2009

Mega-Prabowo Siap Jadikan Indonesia Lebih Terhormat

Diposting oleh Achmad


JAKARTA--MI: Kandidat presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menegaskan, siap mengembalikan Indonesia sebagai bangsa terhormat, sejajar dengan negara-negara lain melalui pemberdayaan kekayaan dan sumber daya nasional.

"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), tidak sekadar menjadi pesuruh bangsa lain, menjadi pasar bagi bangsa lain," ujar calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam kampanye nasional Megawati-Prabowo di Gelora Bung Karbo, Jakarta, Selasa (30/6).

Ia mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya. Bukan bangsa miskin, tidak sejengkal pun tanah Indonesia yang akan diambil oleh pihak asing.

Prabowo mengatakan, pemerintah selama ini telah gagal memenuhi harapan-harapan rakyat. "Banyak kebocoran kekayaan nasional, dibawa ke luar negeri dengan nilai Rp200 triliun per tahun. Hutang luar negeri mencapai Rp400 triliun dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan dengan pinjaman luar negeri," ujarnya.

Tidak itu saja, tambah mantan Panglima Kostrad itu, banyak aset-aset negara yang telah digadaikan kepada pihak asing untuk membayar utang.

Pemerintah juga telah gagal untuk menjamin kesejahteraan rakyat, terbukti dengan kenaikan harga bahan pokok yang mencapai tiga kali lipat dibanding masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan dan sumber daya alam melimpah, yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Karena itu, tambah Prabowo, dirinya bersama pasangannya calon presiden Megawati Soekarnoputri siap melakukan perubahan untuk menyelematkan bangsa Indonesia dari keterpurukan.

"Saya bersama ibu Megawati Soekarnoputri siap untuk mengembalikan kehormatan dan kebangkitan bangsa Indonesia, hingga Indonesia tidak lagi dicap sebagai negara miskin, negara yang tergantung pada asing, bangsa yang menjadi antek-antek asing," katanya berapi-api, yang tak henti-henti disambut teriakan dan sorak sorai kader dan simpatisan yang memadati Gelora Bung Karno. (Ant/OL-06)ref. Media indonesia.com

Prabowo: Gelora Bung Karno Digadaikan, Dimana Harga Diri Bangsa?

Diposting oleh Achmad


Jakarta - Cawapres Prabowo Subianto merasa prihatin dengan kebijakan pemerintah yang menggadaikan Gelora Bung Karno (GBK) ke pihak asing. Kebijakan itu kian menjadikan Indonesia kehilangan harga diri."Gelora Bung Karno, tempat kita berkumpul sekarang - yang dibangun oleh Bung Karno dalam keadaan susah - bukan milik bangsa Indonesia lagi.. Sudah digadaikan ke bangsa asing," kata Prabowo saat memberi orasi dalam kampanye akbar di GBK, Selasa (30/6).Kebijakan itu, lanjut Prabowo, menjadikan bangsa Indonesia semakin tidak memiliki harga diri lagi. "Luar biasa pemerintah ini. Gelora Bung Karno digadaikan, elit diam. Rakyat tak diberi tahu. Neolib tapi tak ngaku neolib," tegasnya disambut tepuk gemuruh.Karena itulah, di depan puluhan ribu massa yang memadati stadion termegah di Indonesia tersebut, Prabowo mengajak seluruh rakyat - dengan sepenuh kekuatan - untuk menyelamatkan bangsa ini. Sehingga, Indonesia tidak saja kembali memiliki harga diri, tapi tidak terus menerus menjadi bangsa miskin."Saya khawatir (setelah Gelora Bung Karno digadaikan), Monas juga digadaikan. Karena itu, sebelum Monas digadaikan, mari kita selamatkan bangsa ini. Jangan sampai kita divonis sebagai bangsa miskin abadi," tegas putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo tersebut. Momen untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, tak lain adalah dengan menggunakan hak pilih pada Pilpres 8 Juli mendatang. Prabowo berharap suara rakyat tak diselewengkan alias dimanipulasi. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data dari Direktorat Pembiayaan Syariah Depkeu, GBK telah digadaikan ke Qatar senilai Rp 25,9 triliun. Penggadaian dikemas dalam bentuk surat berharga berbasis syariah atau sukuk ritel.(adv/adv

Rabu, 17 Juni 2009

Prabowo: Negara Demokrasi Kok Nolak-nolak Iklan!

Diposting oleh Achmad

Rabu, 17 Juni 2009 17:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ditolaknya beberapa versi iklan politik Megawati-Prabowo oleh sejumlah stasiun televisi dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Prabowo mengatakan, penolakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kolusi.
"Negara demokrasi kok nolak iklan. Bagi saya tidak adil. Ini berbau kolusi," kata Prabowo, Rabu (17/6) di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Salah satu iklan pasangan yang diusung PDI Perjuangan-Gerindra yang ditolak untuk ditayangkan bertitel "Bangkrut". SCTV, salah satu televisi yang menolak untuk menayangkan, menyatakan iklan tersebut berbau provokasi.
Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, iklan politik Mega-Prabowo hanya menyampaikan fakta dan data-data yang sebenarnya. "Kami sangat menyesalkan apa yang terjadi. Apa yang kami sampaikan adalah fakta. Mungkin karena dianggap bisa membangun opini sebenarnya sesuai fakta, ada yang resah sehingga melakukan intervensi," kata Pramono.
Tim kampanye Mega-Prabowo, kata Pram, menyerahkan sepenuhnya pada penilaian rakyat. "Kita tidak tahu siapa yang melakukan pencegahan penayangan iklan itu. Kami menyerahkan pada rakyat untuk menilai. Tapi seharusnya ada perlakuan adil pada siapa saja," ujarnya

Senin, 15 Juni 2009

Menyimak Kampanye Incumbent (Presiden SBY)

Diposting oleh Achmad


•A. KAMPANYE SELAMA PEMILU 2009

Kampanye pertama adalah klaim Pemerintah SBY yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kampanye ini langsung diganti karena menimbulkan reaksi yang sangat luas, yang menyatakan bahwa angka kemiskinan justru makin meningkat dan jumlah penganggur juga makin bertambah. http://www.kompas.com/read/xml/2008/01/22/1055521/angka.kemiskinan.naik.indonesia.terbelakang)


Kampanye kedua adalah keberhasilan Pemerintah SBY menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Kampanye ini tidak memperhitungkan kondisi riil di pasar global (harga minyak yang telah mencapai titik terendah, cenderung akan naik lagi). Akibatnya subsidi BBM akan makin membengkak (Kompas, Jumat 12 Juni 2009 halaman 11 : HARGA TERUS MELAJU - Subsidi BBM RI Akan Melonjak)

Kampanye ketiga : Katakan TIDAK pada korupsi. Ironisnya kampanye ini justru bertolak belakang dengan hasil survey PERC yang dipublikasikan di Kompas, Kamis 9 April 2009 halaman 10 : INDONESIA NEGARA TERKORUP DI ASIA.

Kampanye keempat : Banner yang muncul di berbagai media on-line : A Four Star General, A Ph.D, A Proven Leader. Mari kita simak banner ini :A Proven Leader -Ada tiga hal untuk menilai keberhasilan kepemimpinan yaitu :

1. Penilaian para ekonom yang justru bertolak belakang dengan jargon ini.Ekonomi Indonesia justru makin memburuk. Keadaan Indonesia yang makin memburuk ini disoroti secara panjang lebar oleh Faisal Basri (UI) : MENAKAR KINERJA SBY-JK (Kompas, Senin 27 April 2009 halaman 15)

hal ini juga bisa dilihat dari website Setneg tanggal 6 Juni 2009 ini :
(http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3623&Itemid=29)


2. Sebagai Panglima Tertinggi TNI - sudah 17 kali terjadi kecelakaan alutsista TNI, tetapi tidak nampak action apapun dari Pangti TNI, kecuali retorika untuk melakukan penyelidikan terbuka (BPK : ASET ALUTSISTA TAK JELAS -PRAJURIT TNI TERLATIH BISA HABIS AKIBAT KECELAKAAN, Kompas 10 Juni 2009 halaman 1)

3. Keberhasilan seorang pemimpin juga dinilai dari kemampuannya meningkatkan kualitas SDM. SBY dinilai gagal meningkatkan kualitas SDM. Karena dengan persetujuan SBY untuk menanda-tangani UU no. 9 tahun 2009 tentang BHP (Badan Hukum Pendidikan), maka SBY juga menyetujui liberalisasi pengajaran dan komersialisasi pendidikan. Pemodal (termasuk pemodal asing) bebas berinvestasi di sektor pendidikan sehingga pendidikan mahal menjadi legal dan hak orang miskin untuk mendapat pendidikan yang layak menjadi tertutup. Kontroversi ini dapat dilihat dari tulisan Prof. Eko Prasojo (UI )


A Four Star General - pernyataan ini memancing reaksi dari mantan atasannya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto bahwa SBY tidak pernah menjadi KSAD. Karier militernya terhenti sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 1999. Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengangkatnya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 20 Oktober 1999 membuyarkan cita-citanya untuk menjadi KSAD dan Panglima TNI. Sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya terhitung sejak 20 Oktober 1999, SBY telah memasuki purna tugas (perwira yang dikaryakan) di TNI., namun agak aneh juga, SBY mendapat kenaikan pangkat Jenderal pada tanggal 25 September 2000 dan pensiun pada tanggal 10 November 2000.A Ph.D - ada dua kasus yang menjungkir-balikkan pandangan tentang "kepintaran" SBY . - Yang pertama adalah kasus blue energy (air yang katanya bisa diubah jadi minyak/bahan bakar). Meskipun mencuatnya blue energy ini telah memancing kontroversi yang sangat luas di media, namun SBY tetap nekat berpidato tentang blue energy ini di depan ribuan delegasi Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNCCC) di Bali (Desember 2007)- Yang kedua adalah kasus padi Super Toy - SBY dan Ibu Ani Yudhoyono bahkan sempat memanennya di desa Grabag, Purworejo (Jateng) padahal terbukti kemudian bahwa padi jenis ini ternyata kopong.Kampanye Kelima : LANJUTKANKampanye ini langsung disambut dengan isu neolib, karena produk hukum yang dihasilkan SBY justru sangat pro pasar, yaitu :•

1. Perpres no. 112 tahun 2007 tentang Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko ModernPada pasal 5 ayat 4 tertera bahwa mini market (yang dipunyai oleh peritel besar) bisa bablas sampai ke pelosok, sehingga potensial mematikan pasar tradisional•


2. PP no. 2 tahun 2008 tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan.PP ini dikeluarkan hanya dua bulan setelah UNCCC (Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim) di Bali, Desember 2007 yang menghasilkan The Bali Road Map dan REDD untuk menjamin kelestarian hutan, sehingga PP no. 2 tahun 2008 ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap upaya pencegahan global warming, karena Pemerintah SBY dinilai tunduk pada pemodal (perusahaan tambang). Simak bunyi pasal 1 ayat 2 : perhitungan PNBP = Rp. 300 per hektar dan pasal 4 : penggunaan kawasan hutan itu tarifnya Rp. 0,00,-3. Yang paling menghebohkan adalah persetujuan SBY dan Partai Demokrat atas liberalisasi pengajaran dan komersialisasi pendidikan lewat UU BHP (lihat di atas)•B. KAMPANYE PILPRESSlogan Pemerintah Bersih Untuk Rakyat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Simak berita Kompas, Rabu tanggal 10 Juni 2009 halaman 17 : PUNGUTAN LIAR MASIH MARAK - Satuan Kerja menunda pencairan dana.Masih banyak instansi pemerintah yang melakukan pungutan liar. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan, sepanjang 2008 pungutan tanpa dasar hukum yang dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 731 miliar, meningkat dibanding pada 2007 yang Rp 286,41 miliar.Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, praktik pungutan liar itu ditemukan di 11 kementerian dan lembaga nondepartemen.Ini link-nya


Bagaimana menilai kampanye Pemerintah Bersih Untuk Rakyat ini :•

1. Kualitas Pemilu 2009 yang buruk ditanggapi dingin oleh SBY, bahkan Partai Demokrat sempat marah-marah ketika Panitia Angket berhasil digolkan di DPRAda 4 jalur untuk mengusut DPT setelah Polri menolak menindak lanjuti laporan BAWASLU soal manipulasi DPT secara masif dan sistematis
a. Lewat Komnas HAM
Ini link-nya :


Friday, 08 May 2009 22:21 Mochamad Toha
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera meminta maaf kepada warga negara Indonesia yang telah kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu.Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim didampingi jajaran komisioner di Jakarta, Jumat (8/5) menyatakan, presiden wajib memikul seluruh tanggung jawab terkait kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2009."Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan adalah penanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," katanya.Komnas HAM memperkirakan 25-40 persen warga telah kehilangan hak pilih akibat keteledoran dalam menyusun DPT. Data itu diperoleh dari hasil penyelidikan di 10 provinsi, 22 kabupaten/kota,dan 19 desa/kelurahan. Tim menyimpulkan telah terjadi penghilangan hak konstitusional pemilih dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 secara masif dan sistemik di seluruh wilayah.Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab yang besar atas hilangnya hak sipil politik warga negara yang terjadi secara masif dan sistematik itu. Dalam rekomendasi itu, Komnas HAM juga mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban KPU atas penyelenggaraan Pemilu 2009 yang kacau ini.b. Lewat Pengadilan :SIDANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT"Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menghilangkan Hak Setiap Warga Negara Untuk Memilih (Right To Vote) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD pada 9 April 2009 yang diajukan oleh warga negara thp Ketua KPU (Tergugat I) dan Presiden RI (Tergugat II)"Rabu, 3 Juni 2009 Pkl. 10.00 s.d. selesaiDi Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lt. 3Agenda: Penetapan Mekanisme Citizen Law Suit dan Penyerahan Alat BuktiPenggugat : YLBHI c. Lewat Hak Angket DPRSudah sampai pada rapat pertama Panitia Angket DPR (Kompas, Jumat 5 Juni 2009 halaman 2 :


TUTUP LEMAHNYA ANGKET - KPU Bisa Dipanggil Panitia Angket) dan Kompas, Kamis 4 Juni 2009 halaman 3 : EFEK HAK ANGKET BISA SANGAT TAJAM - Penyelidikan DPR bisa dahsyatd. Lewat Mahkamah Konstitusi (MK) yang sidang-sidangnya tengah berjalan sampai sekarang•2. Pemerintah bersih juga dinilai lewat upaya pemberantasan korupsiCelakanya RUU Tipikor tidak termasuk RUU yang dibahas dalam rapat konsultasi Ketua DPR dan Presiden SBY di Istana, Rabu tanggal 27 Mei 2009 yang lalu, sehingga keberadaan peradilan ad hoc tindak pidana korupsi terancam bubar karena tidak ada dasar hukumnya.Malahan yang termasuk dalam prioritas untuk diselesaikan adalah RUU Kerahasiaan Negara, meskipun tidak ada urgensinya (karena sudah ada UU KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) Atas dasar kerahasiaan negara, maka akses publik ke rekening 401 (APBN) dan program departemen atau BUMN menjadi tertutup. Upaya pengungkapan kasus korupsi akan menjadi makin sukar karena datanya tak lagi mudah diperoleh.Upaya pembungkaman warga ini nampaknya sudah mulai didisain melalui kasus keluhan (complaint) dua Surat Pembaca melawan PT Duta Pertiwi dan kasus e-mail Prita, yang tidak ditanggapi dengan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pers tapi ditanggapi dengan pidana penjara oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum). Meskipun masalah ini telah ditanggapi secara luas oleh masyarakat, namun jaksa tetap merasa tidak bersalah. (Dondy K. Soedirman, Kajati Banten mengaku tidak pernah melakukan kesalahan dalam kasus Prita, Kompas, Sabtu 13 Juni 2009 halaman 25 : Personalia, alinea 10-11)Apa yang harus dilakukan incumbent (Presiden SBY)?•- Berhenti berwacana, berhenti menggunakan politik pencitraan, sebab dengan terus berwacana dan "jaim", SBY akan mudah dijadikan sasaran tembak, jadi "musuh bersama" - mulailah action nyata.•- Jangan lagi menggunakan berbagai tim kampanye, karena bisa tak terkontrol (kasus sumbangan Rp. 20 M dari Sultan Brunei dan sumbangan Rp. 5 M dari Yayasan Sahibul Hikayah, adalah contoh kasus betapa sukarnya mengontrol banyak orang yang mempunyai agendanya masing-masing) Peringatan dari Bawaslu tentang majunya 12 komisaris BUMN sebagai barisan tim kampanye hendaknya ditanggapi serius.•- Jangan jual gesture tubuh, penampilan dan gaya bicara karena hal itu akan mendistorsi pendidikan politik bagi rakyat. Mulailah pada visi, misi dan program yang terukur, karena bola liar kampanye Pilpres justru bisa memukul balik SBY, misalnya kasus Agus Condro ternyata melebar ke Nunun Nurbaiti (istri mantan Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Adang Dorodjatun (anggota DPR terpilih dari PKS melalui Dapil I Jakarta), sedangkan isu suap itu sendiri ternyata tak terkait sama sekali dengan asal usul uang suap itu.

Senin, 08 Juni 2009

PGI: Jawaban JK-Wiranto Kurang Memuaskan

Diposting oleh Achmad


Senin, 8 Juni 2009 13:01 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) AA Yewangoe membantah bahwa keterbukaan mereka terhadap kedatangan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dapat diartikan sebagai suatu bentuk dukungan terhadap pasangan calon ini dalam pemilu presiden mendatang.
"Tidak. Kami tetap pada sikap bahwa gereja itu netral. Kedatangan mereka atas permintaan mereka sendiri. Kami tidak bisa tutup pintu. Setiap orang bebas datang," tutur Yewangoe di ruang kerjanya seusai bertemu dengan pasangan JK-Win, Senin (8/6).
Buktinya, besok, Selasa (9/6), pasangan Megawati dan Prabowo juga akan melakukan kunjungan serupa ke PGI sekitar pukul 09.00. Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan masukan-masukan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk disampaikan kepada setiap pasangan calon yang datang.
Yewangoe menegaskan, masukan-masukan ini hanyalah bentuk tanggung jawab gereja dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Namun, Yewangoe sekali lagi menegaskan bahwa gereja tetap berpegang pada komitmen untuk tidak berpolitik praktis.
Menurut Yewangoe, hasil pertemuan dengan seluruh pasangan calon orang nomor satu dan dua di negeri ini nantinya akan disebarkan kepada jemaat melalui surat sebagai bahan pertimbangan jemaat dalam menentukan pilihan. Namun, belum dipastikan formatnya. Lagipula, baru dua pasangan yang sudah memastikan datang. Pasangan SBY dan Boediono belum.
Menanggapi jawaban dan tanggapan JK dan Wiranto dalam silaturahim tadi pagi, Yewangoe masih merasa kurang puas terkait komitmen mereka dalam bidang-bidang yang menjadi masukan PGI. "Jawaban beliau kurang tegas. Masih normatif," tandas Yewangoe.

Minggu, 07 Juni 2009

Usai JK-Wiranto, Besok Mega-Prabowo Rangkul Umat Kristen

Diposting oleh Achmad


JAKARTA, KOMPAS.com — Jika hari ini, Senin (8/6), pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto yang bertandang ke kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), besok giliran pasangan Megawati-Prabowo. Mega-Pro juga akan bersilaturahim dengan para pengurus PGI terkait pencalonan keduanya dalam pemilu presiden mendatang.
Ketua Umum PGI AA Yewangoe membenarkan bahwa Mega dan Prabowo akan datang besok, Selasa (9/6), sekitar pukul 09.00. Yewangoe mengatakan maksud kedatangan Mega dan Prabowo sama seperti JK dan Wiranto. Keduanya ingin duduk berbicara dengan para pemuka agama Kristiani tersebut. "Tapi jangan salah. Kami tetap bersikap netral. Kedatangan mereka atas permintaan mereka sendiri," tutur Yewangoe di ruang kerjanya.
Yewangoe menyadari bahwa gereja tidak dalam posisi untuk ikut berpolitik praktis. Hanya saja, gereja juga memiliki tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Tanggung jawab inilah yang dituangkan dalam masukan-masukan yang telah disampaikan kepada JK-Wiranto tadi. Antara lain terkait pemberantasan kemiskinan, kebebasan beragama dan beribadah, pendidikan dan kesehatan, persoalan Lapindo serta pemberdayaan Papua.
Masukan yang disiapkan PGI untuk Mega dan Prabowo pun tidak berbeda. Menurut Yewangoe, pihaknya tetap menitikberatkan kepada persoalan kebebasan beragama dan beribadah. Sementara itu, Yewangoe mengatakan belum ada surat permintaan yang masuk dari pasangan SBY-Boediono untuk melakukan hal yang serupa dengan PGI.

Ganti Jadwal Lagi, Mega-Prabowo Peringati Keras KP

Diposting oleh Achmad


Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Mega-Prabowo menyatakan kekecewaannya atas perubahan jadwal deklarasi kampanye damai yang berulang kali dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penasihat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Pramono Anung mengatakan, pihaknya pada hari ini menerima informasi perubahan waktu deklarasi.
Menurut Pramono, KPU mengubah waktu deklarasi dari tanggal 10 Juni pagi hari menjadi malam hari. Dikatakannya, alasannya perubahan mengakomodasi kepentingan salah satu calon yang masih menjabat Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 10 Juni pagi hari, SBY akan meresmikan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).
"Kami menyesalkan KPU yang setiap hari mengubah waktu dan menunjukkan betapa tidak independennya KPU. 10 Juni pagi, diubah menjadi malam karena Presiden meresmikan Suramadu," kata Pramono, seusai mengikuti rapat Tim Strategis Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (5/6) malam.
Perubahan ini merupakan perubahan kedua, sebelumnya KPU mengubah deklarasi kampanye damai dari tanggal 2 Juni menjadi tanggal 10 Juni karena Presiden memiliki agenda kegiatan ke Korea Selatan.
"Tapi Mega-Prabowo taat asas kita akan patuh, tapi memberi catatan strong warning agar KPU bisa independen dan tidak mengubah-ubah jadwal," kata Sekjen PDI Perjuangan ini.

Jumat, 05 Juni 2009

DPT Masih Rawan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Tertentu

Diposting oleh Achmad

Senin, 1 Juni 2009 06:31 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 184 kali
Palembang (ANTARA News) - Pengamat sosial politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatra Selatan, Alfitri Msi menilai daftar pemilih tetap (DPT) masih rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. 

Karena sampai kini permasalahan DPT tampak tidak bisa diselesaikan padahal masalah DPT hanyalah persoalan kecil yang mestinya bisa ditangani dengan cepat oleh KPU, katanya kepada ANTARA di Palembang, Senin.

Menurut dia, permasalahan DPT yang tidak kunjung berujung tersebut membuktikan kalau KPU memang bukanlah lembaga independen yang mampu bersikap netral.

Akibatnya KPU sering merubah kebijakan dalam permasalahan DPT, tambahnya

Ia mengatakan, skenario untuk mengalihkan permasalahan DPT terus dilakukan pihak tertentu dengan berbagai isu yang ciptakan.

Pengalihan isu tersebut merupakan politik tingkat tinggi dan sangat sensetif sehingga rakyat pun terbawa isu yang dimainkan itu, katanya.

Dia menjelaskan, dengan kondisi tersebut rakyat Indonesia harus lebih kritis lagi dalam menyikapi semua kebijakan yang diterbitkan KPU dan pemerintah.

Sikap kritis tentunya menjadi salahsatu upaya mengontrol kebijakan yang tidak "fair" dan tentunya akan merugikan negara karena skenario DPT akan berdampak sangat memalukan bagi negara kita, ujar dia.(*)

Etika Survei di Gugat

Diposting oleh Achmad

Hasil survei LSI Direspons Positif

[JAKARTA] Etika sejumlah lembaga survei yang dibiayai tim sukses parpol atau capres tertentu, dan mengumumkan hasilnya kepada publik digugat. Pasalnya, hal itu ditengarai hanya untuk mendongkrak popularitas parpol dan capres tertentu, sehingga bisa mengarahkan pilihan masyarakat sesuai hasil survei.

Gugatan tersebut dilayangkan Guru Besar Fisip Universitas Indonesia, Ibramsjah, dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). "Etikanya, jika survei dibiayai tim sukses capres tertentu, hasilnya jangan dipublikasikan," kata Ibramsjah.

Komentarnya itu menanggapi pengakuan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi, bahwa lembaganya dibiayai Fox Indonesia, konsultan tim sukses pasangan SBY-Boediono.

Untuk mencegah bias di masyarakat, Ibramsjah meminta agar sumber dana lembaga survei diumumkan secara transparan, dan diimbangi dengan menjaga profesionalisme metodologi survei. 

Menurutnya, survei yang dipesan pihak tertentu, dan hasilnya diumumkan ke publik tidak beretika. Hasil survei seperti itu bisa menyesatkan pandangan masyarakat dan cenderung mengarahkan pada pilihan tertentu. 

Dalam survei LSI terakhir, disebutkan bahwa SBY-Boediono mendapat dukungan 70 persen. Sedangkan, pasangan JK-Wiranto mendapat dukungan 7 persen, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto 18 persen.

Terkait hal itu, Kuskrido mengakui bahwa survei tersebut dibiayai Fox Indonesia. Namun, dia menegaskan hal itu bukan berarti datanya bisa dimanipulasi. "Saya menjamin tidak ada manipulasi dalam survei ini. Kami tidak mau diintervensi soal hasil data. Lagi pula, kami tidak bisa mengendalikan persepsi orang," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ray Rangkuti mengingatkan hasil survei sangat mampu mempengaruhi pemilih mengambang (swing voters) yang jumlahnya hampir 30 persen dari jumlah pemilih. "Para swing voters bisa berpikir buat apa pilih yang kalah," jelasnya.

Kritik yang sama disampaikan anggota Tim Sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait. "Survei LSI dibiayai oleh Fox Indonesia yang ada unsur Partai Demokrat. Makanya, patut dipertanyakan, mana konsistensi dan independensi mereka," katanya.

Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, hasil survei yang menempatkan SBY-Boediono di posisi teratas tidak membuat tim sukses besar kepala. "Hasil survei itu kami jadikan bahan evaluasi tim sukses," jelasnya.


Respons Positif

Sementara itu, pasar saham dan nilai rupiah menguat pada perdagangan Jumat (12/5). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan sesi 1 menguat 32,27 poin atau 1,64% ke posisi 2.065,99. Sedangkan kurs di posisi Rp 10.023 per dolar AS, menguat 20 poin diban-ding penutupan kemarin.

Menurut pengamat pasar modal, Iswahyudi Ashari, pasar sudah lama merespons positif SBY untuk memimpin kembali negara ini. "Sejak kemenangan Partai Demokrat di pemilu legislatif, pasar sudah optimistis SBY akan kembali jadi presiden," jelasnya.

Pencapaian positif dari pemerintah saat ini juga disampaikan Kepala Divisi Asia Pasifik IMF, Thomas Rumbaugh yang didampingi Kepala Perwakilan IMF Jakarta, Milan Zavadjil, Jumat (5/6) di Jakarta. Dia menilai, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia, selain Tiongkok, India, dan Vietnam, yang tahan terhadap terpaan krisis. Hal itu karena kondisi politik, ekonomi, dan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintahan saat ini relatif bagus. 

"Setelah bertumbuh rata-rata 6 persen sejak tahun 2005 sampai 2008, pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2009 Indonesia bisa mencapai 4,4 persen, padahal negara-negara lain minus. Ini pencapaian yang luar biasa," ujar Rumbaugh yang berkunjung ke Indonesia 25 Mei hingga 5 Juni.

Menurutnya, utang luar negeri Indonesia juga turun menjadi 30 persen dari PDB, cadangan devisa naik, rupiah menguat, inflasi menurun, inflasi Januari sampai Mei tidak sampai 0,5 persen, sehingga inflasi 2009 diyakini di bawah 5 persen. Selain itu BI rate yang kini 7 persen berpeluang turun lagi. "Semua itu sangat bagus bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut," tandasnya.


Kedepankan Akurasi

Menyikapi gugatan tersebut, Direktur Indo Barometer, M Qodari menolak anggapan bahwa semua survei hasil pesanan pasti bias hasilnya. "Jualan utama sebuah lembaga survei adalah akurasi. Dan akurasi itu hanya bisa didapat lewat metodologi yang benar serta sikap independen dalam melakukan survei. Karena itu, lembaga survei yang benar tidak akan pernah menggadaikan independensinya demi rupiah," katanya.

Dia mengakui, tidak semua lembaga survei steril dari kepentingan. Terkadang lembaga survei bisa dipakai untuk mendongkrak citra sang pemesan. "Tapi sekali lagi, bukan berarti karena itu, lantas dengan mudah bisa dikatakan bahwa semua survei yang dibayar pasti tidak akurat," tegasnya.

Hal senada ditegaskan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi (LSD), Denny JA. Dia mengaku tidak khawatir mendapat penilaian tidak independen. "Kami tidak ingin menjerumuskan klien (penyandang dana), tetapi memberikan data apa adanya. Jika baik ya dikatakan baik, buruk dikatakan buruk. Kita tidak ingin menggali kuburan sendiri," katanya.

Denny menjelaskan, sebuah survei butuh dana besar. "Tidak mungkin lembaga survei mengeluarkan biaya yang besar itu. Tapi kami tidak ingin hasilnya dipesan dan lari dari fakta lapangan," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, menegaskan, lembaganya masih independen. 

Terkait biaya survei, Umar menjelaskan, paling sedikit Rp 200 juta, dan itu bisa diatasi dengan biaya sendiri. "Tetapi kalau dibiayai kandidat bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan keuntungan 10 persen dari dana survei," ungkapnya.

Umar menambahkan, lembaga survei yang tergabung dalam tim sukses kandidat biasanya menerima bayaran yang jauh lebih besar. "Makanya, banyak yang tergiur," ucap Umar.

Akan tetapi, menurutnya, sikap profesional akan ditunjukkan lembaga survei saat menggarap penghitungan cepat (quick count) pada hari pemungutan suara. "Saat itu, lembaga survei akan mempertaruhkan kinerja mereka. Biasanya mereka bekerja seobjektif mungkin, walaupun terikat dengan salah satu parpol," ucapnya.

Kamis, 04 Juni 2009

DPR PALING KORUP

Diposting oleh Achmad

Jakarta, Kompas - Untuk ketiga kalinya sejak tahun 2004, lembaga legislatif dipersepsikan sebagai institusi terkorup di Indonesia. Hal serupa pernah disandang lembaga legislatif pada 2004 bersama dengan partai politik serta tahun 2006 bersama dengan kepolisian dan lembaga peradilan.
Demikian hasil survei Barometer Korupsi Global yang dilakukan Transparency International (TI) di Indonesia. Survei yang dipublikasikan pada Rabu (3/6) di Jakarta ini dilakukan pada 11-20 November 2008 terhadap 500 responden yang berumur di atas 16 tahun.
Dengan skor antara 1 untuk sama sekali tidak korupsi dan 5 untuk sangat korup, pada survei tahun 2008 ini lembaga legislatif mendapat skor 4,4. Skor yang sama juga diraih lembaga itu pada tahun 2004. Lembaga peradilan, yang dipersepsikan sebagai institusi terkorup kedua, mendapat skor 4,1. Parpol sebagai institusi terkorup ketiga mendapat skor 4.
Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menuturkan, survei ini rutin dilakukan Transparency International di Indonesia sejak tahun 2004. Hasil survei 2008 turut dipengaruhi oleh terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPR, seperti Al Amien Nur Nasution, Bulyan Royan, hingga Hamka Yandhu.
Namun, lanjut Todung, juga ada sisi positif dalam hasil survei ini, yaitu masyarakat melihat usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah berjalan efektif. Ini terkait dengan kinerja positif sejumlah lembaga, seperti KPK, Pengadilan Tipikor, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
”DPR perlu berusaha keras membersihkan citra institusinya, antara lain dengan tidak menunjukkan sikap yang dapat dilihat sebagai resistensi terhadap institusi pemberantasan korupsi, misalnya mewacanakan pembubaran KPK,” ujar Todung.
Anggota DPR, Gayus Lumbuun menyatakan tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Yang penting, bagaimana menunjukkan jika perbaikan sudah mulai dilakukan.
Adapun pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, melihat hasil survei itu menunjukkan telah terjadinya defisit etika yang luar biasa di Indonesia. ”DPR itu kartel korupsi. Politik itu tidak transparan dan lobi merupakan pasar gelap kekuasaan,” kata dia.
Dalam korupsi di DPR, yang penting dilihat tidak hanya jumlah yang mereka korupsi. Namun, perlu dilihat misi atau tujuan mereka yang menjadi anggota DPR. ”Untuk apa orang menjadi anggota DPR jika tidak memiliki pengetahuan memadai dalam bernegara dan berpolitik. Ini yang membuat terjadinya korupsi,” ujar Rocky.

Pendukung Megawati Akan Kembali Disatukan

Diposting oleh Achmad

Jakarta: Para fungsionaris serta mantan fungsionaris PDI Perjuangan dimotori oleh mantan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Sutjipto, para tokoh partai ini mengumumkan rencana penyatuan kembali para pendukung Megawati Sukarnoputri sejak zaman Orde Baru hingga saat ini.

Menurut Sutjipto, para pendukung Megawati sejak era Orde Baru nantinya akan dihimpun dalam Gerakan Promeg atau Pro-Mega. Menurut Sutjipto, keterlibatan para pendukung Mega yang kini sudah tersebar di berbagai organisasi dan partai tersebut diperlukan untuk menghadapi fenomena maraknya praktik kecurangan dalam pemilu.

Sutjipto menyatakan, pengalaman mereka membela Mega pada masa represif Orde Baru sangat berguna untuk menghadapi praktik yang serupa dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Di lokasi dan kesempatan berbeda, Tim Kampanye Mega-Prabowo ingin mengulang sukses mereka mengumpulkan puluhan ribu massa seperti yang terjadi pada deklarasi di Bantar Gebang, Bekasi, beberapa waktu lalu. Tim kampanye Mega-Prabowo akan menggelar peringatan hari kelahiran Bung Karno secara besar-besaran.

Rencana menggelar acara peringatan hari lahir Bung Karno dikemukakan oleh Ketua Panitia Mochtar Mohammad. Mochtar Mohammad yang juga Walikota Bekasi ini pada deklarasi Mega-Prabowo yang lalu juga merupakan Ketua Panitia Deklarasi.

Peringatan hari lahir Bung Karno akan digelar di Rengasdengklok, Bekasi, Sabtu, 6 Juni mendatang. Momentum ini juga akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga Bung Karno serta Bung Hatta.

Selasa, 02 Juni 2009

Megawati Awali Kampanye Pertamanya di Lampung

Diposting oleh Achmad


Selasa, 2 Juni 2009 - 10:59 wib
JAKARTA - Calon presiden Megawati Soekarnoputri memulai kampanye pertamanya di wilayah Lampung, Selasa (2/6/2009). Megawati dijadwalkan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan simpatisan PDIP di provinsi paling awal di Pulau Sumatera ini. "Di Lampung Ibu Megawati akan melakukan pertemuan tertutup dengan simpatisan PDIP," kata salah satu tim Sukses Mega-Prabowo, Ari Junaidi di Jakarta, Selasa (2/6/2009).
Megawati berjalan sendiri ke Lampung, sementara calon pendampingnya Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu sejumlah anggota dan pimpinan DPR, siang ini sekira pukul 11.00 WIB. Agenda pertemuannya, antara lain akan menyampaikan dan menyosialisasikan program ke depan, seperti kekuatan pangan dan energi.
Sore harinya Prabowo akan bertemu dengan warga Rumah Susun Cengkareng, Jakarta Barat. Prabowo akan tiba pukul 16.00 WIB dan akan menyampaikan program kerja yang menjadi isu utama, yakni kemandirian pangan, energi, peningkatan mutu pendidikan, mengurangi penjualan aset negara, pengembangan peternakan dan pemberian modal kepada masyarakat kecil.

BBM Bangun Ekonomi Rakyat Bersama Mega-Prabowo

Diposting oleh Achmad

Program ekonomi kerakyatan yang diusung Megawati-Prabowo adalah pilihan tepat untuk membawa Indonesia mandiri. Keduanya dinilai sebagai figur nasionalis sejati.
Dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini dikemukakan Sekjen Dewan Pimpinan Nasional BBM (Barisan Beringin Merah) Marwan Zainuddin kepada Indonesia Monitor, kemarin. Menurutnya, bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, DPN BBM menetapkan untuk mendukung Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subiyanto sebagai Capres-Cawapres 2009-2014.
“Kami menganggap mereka berdua memiliki komitmen yang tinggi terhadap tetap tegaknya Pancasila, dan senantiasa mengedepankan ekonomi kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu menjadi bukti keberpihakan mereka berdua terhadap keindonesiaan dan kerakyatan,’’ tegasnya.
Ia menilai figur Megawati dan Prabowo merupakan pilihan yang tepat dalam kondisi Indonesia sekarang ini, di tengah kepungan kapitalisme dan neoliberalisme yang senantiasa membawa bangsa ini pada pertarungan bebas yang merugikan rakyat kecil.
“Indonesia butuh figur yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Sehingga kedaulatan bangsa ini dapat benar-benar kembali. Dan seperti yang diinginkan oleh pendiri negeri bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Tanpa intervensi asing”. ujarnya.
Ia menambahkan, 1 Juni 2009--yang kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila—dijadikan momentum BBM yang merupakan underbouw Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan) senantiasa mempertahankan dan mengawal Pancasila. ‘’Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, merupakan ideologi Negara yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat lagi,’’ katanya.
Apa yang diletakkan para pendiri negeri ini, katanya, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara adalah pilihan yang tidak dapat ditawar. Hal itu terbukti dengan beberapa kali gejolak yang kerap dialami oleh bangsa ini. ‘’Mulai dari pergolakan tahun 1965, maupun gerakan reformasi pada tahun 1998. Dimana Pancasila diuji dan tetap menjadi perekat segenap anak negeri,’’ ujarnya.

Jumat, 29 Mei 2009

Dana Kampanye SBY-Boediono Lampaui Mega-Prabowo

Diposting oleh Achmad


TEMPO Interaktif, Jakarta: Pasangan calon presiden dan wakil, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, memiliki dana kampanye tertinggi dibanding dua pasangan calon lain. "Rp 20 miliar dan Rp 75 juta," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (29/05).Sementara pasangan Megawati-Prabowo, kata Andi, mengalokasikan dana kampanye sebesar Rp 15,05 miliar. Dana kampanye pasangan Jusuf Kalla-Wiranto terkecil, Rp 10 miliar.
Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mewajibkan setiap pasangan calon melaporkan saldo awal dana kampanye mereka.Dalam kesempatan yang sama, Komisi Pemilihan juga melaporkan harta kekayaan masing-masing calon. Prabowo Subianto dilaporkan memiliki harta kekayaan tertinggi di antara calon, yakni Rp 1,5 triliun plus US$ 7,5 juta. Megawati, pasangan Prabowo, memiliki kekayaan Rp 256,4 miliar.Sementara Jusuf Kalla memiliki Rp 314,5 miliar plus US$ 25.668. Adapun Wiranto yang akan maju mendampingi Kalla tercatat memiliki kekayaan Rp 81,7 miliar plus US$ 378.625. Jumlah kekayaan keduanya jauh di atas kekayaan milik Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp 6,8 miliar plus US$ 246.389. Sementara Boediono tercatat memiliki Rp 22 miliar plus US$ 15.000

Mega-Pro Kontrak Politik Dengan Petani Tembakau

Diposting oleh Achmad


Liputan6.com, Solo: Para petani tembakau se-Jawa Tengah mengadakan kontrak politik dengan pasangan Megawati Sukarnoputri dan Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (29/5). Kontrak politik itu hanya dilakukan terhadap pasangan Mega-Pro karena pasangan capres dan cawapres lainnya tidak menanggapi kontrak politik yang ditawarkan.Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng, Nurtantio Wisnubrata mengatakan, para petani berharap pasangan Mega-Pro dapat memperjuangkan nasib mereka jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Para petani juga menyatakan penolakan Rancangan Undang-undang pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, dana alokasi bagi hasil cukai, pengadaan pupuk, dan komitmen terhadap regulasi internasional.Lebih lanjut Nurtantio menjelaskan, selama ini pemerintah dinilai tidak berpihak pada petani tembakau dan membuat nasib mereka semakin terpuruk.(UPI

Kamis, 28 Mei 2009

Gencatan Senjata "ala" Hatta

Diposting oleh Achmad

Gencatan Senjata "ala" Hatta
Manuver politik capres Jusuf Kalla (JK) membuat kubu lawannya ketar-ketir. Dua isu yang dimainkan JK soal alutsista dan monorel tampaknya telah membuat kubu SBY-Boediono kebakaran jenggot. "JK mulai sedikit buka-bukaan soal kinerja pemerintah yang buruk dan bagaimana Boediono terlibat dalam dua proyek tersebut. Proyek monorel tidak dilanjutkan dan anggaran alutsista dikurangi. JK mulai buka-bukaan soal kelemahan pemerintah yang diketahuinya," ungkap sumber SP di Golkar, Selasa (26/5).Kepanikan ini yang membuat kubu SBY-Boediono berencana mengutus Ketua Tim Sukses Hatta Rajasa untuk melakukan klarifikasi politik dengan kubu JK. "Mereka akan membicarakan komitmen untuk tidak buka-bukaan tentang internal pemerintah. Hatta diutus khusus untuk misi ini. Jadi kedatangannya bukan untuk menggalang dukungan, melainkan mengadakan gencatan senjata," tuturnya.Hatta dianggap merupakan tokoh yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan negosiasi itu. Selain sebagai Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, dia merupakan bagian dari kabinet yang dipimpin SBY-JK pada periode yang akan segera berakhir ini.Ditambahkan, rencana kedatangan Hatta ke Tim Sukses Golkar dan PDI-P akan dilangsungkan secepat mungkin karena ada ketakutan dari kubu SBY-Boediono bahwa JK akan membuka sebanyak mungkin kelemahan pemerintah ke publik. "Mereka mungkin cemas kalau informasi tentang kelemahan pemerintah semakin banyak diketahui publik," tegasnya. [EMS/M-12

Enam Partai terindikasi manipulasi dana kampanye

Diposting oleh Achmad


Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi Golkar, PDIP, PAN, PKS, PPP dan Hanura memanipulasi laporan dana kampanye. Temuan itu dilaporkan ICW ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Temuan tersebut disampaikan Koordinator Korupsi dan Politik ICW, Ibrahim Fahmi Badoh, kepada Bawaslu di Media Center Bawaslu, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2009).
Dikatakan dia, hasil pemantauan ICW menemukan indikasi manipulasi laporan dana kampanye dari konfirmasi jumlah total sumbangan dan belanja yang dilaporkan parpol kepada auditor dibandingkan dengan data rekapitulasi pembelanjaan aktual kampanye di media massa cetak dan televisi. Keenam parpol itu adalah Golkar selisihnya Rp 134,38 miliar, PDIP Rp 95,63 miliar, PAN Rp 53,231 miliar, PKS Rp 38,388 miliar, PPP Rp 36,68 miliar dan Hanura Rp 25,59 miliar.
"Kami berasumsi ketika selisihnya cukup besar, artinya ada dana-dana yang dibelanjakan tidak dari rekening dana kampanye. Dan kita tidak tahu apakah sumber dana itu halal, haram atau syubhat," ujar Fahmi. ICW meminta Bawaslu untuk mendesak KPU segera membuka hasil audit dana kampanye parpol kepada publik. "Dan seharusnya tidak hanya hasil audit, tetapi juga sumber yang menyumbang dan digunakan untuk apa uang itu karena kalau hasil audit kan sudah mengalami reduksi," kata Fahmi.
Menanggapi hal itu, anggota Bawaslu, Wirdyaningsih, mengatakan, Bawaslu akan memproses pengaduan itu. "Kalau termasuk tindak pidana pemilu akan kami kejar. Tetapi, kalau ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan dana maka kita ada kerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Itu yang dapat kita kejar," kata Wirdyaningsih

Prabowo Tantang Pasangan Lain Adu Konsep

Diposting oleh Achmad


JAKARTA - Calon wakil presiden dari gabungan PDI Perjuangan dan Gerindra, Prabowo Subiyanto, menantang kubu lawannya untuk saling adu konsep dan gagasan tentang membangun Indonesia lima tahun mendatang."Mereka yang menyerang terhadap masalah pribadi justru menunjukkan ketakutan berbicara yang benar di hadapan rakyat," kata Prabowo dalam acara peresmian Media Center Mega-Prabowo di Jalan Prapanca No 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2009).Lebih lanjut dikatakan, usai pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden, meminta para kandidat membicarakan persoalan yang terjadi di Tanah Air, ketimbang menyerang pribadi. "Kita bicara masalah Indonesia," tegasnya.Putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini meminta kubu lawan untuk menunjukkan secara kritis jika ada gagasan Mega-Prabowo yang salah."Kalau ada gagasan Mega-Prabowo yang salah, seranglah gagasannya. Kita adu konsep dan gagasan," tantang Prabowo.Dikatakan dia, akhir-akhir ini banyak pihak yang menyerang kepada pribadi pasangan Mega-Prabowo. Padahal pada awalnya yang dibicarakan adalah masalah ekonomi."Kita bicara ekonomi, lalu diserang pribadi. Ini berarti ada pihak yang takut berbicara hal tertentu di hadapan rakyat," pungkasnya. (nov

Jadwal Kampanye Dimajukan, Mega Pro Curiga

Diposting oleh Achmad


JAKARTA - Dimajukannya pelaksanaan kampanye calon presiden dan wakil presiden dari jadwal yang ditemukan menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi tim sukses Megawati-Prabowo."Jadwal (kampanye) tidak bisa diubah-diubah secepat itu. Ini kayaknya sesuai keinginan salah satu pihak," ujar salah satu tim pemenangan Mega-Prabowo Fadli Zon, di Media Center Pemenangan Mega-Prabowo, Jalan Prapanca, Jakarta, Kamis (28/5/2009). Penjadwalan itu, lanjut Fadli, semestinya sudah dipikirkan secara matang. "Kita ikut dengan jadwal keputusan KPU, jangan sampai KPU jadi alat politik. Tapi waluapun begitu kami sudah siap," tegasnya.Sebagaimana diketahui, jadwal kampanye pasangan capres dan cawapres semula akan digelar pada 13 Juni hingga 4 Juli 2009, namun karena berbagai hal KPU memajukan jadwal tersebut menjadi 2 Juni sampai 2 Juli mendatang.Saat rapat pleno Anggota KPU Andi Norpati mengatakan, percepatan tahapan pada Pilpres ini dikarenakan proses administrasi pasangan, verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen masing-masing pasangan sudah selesai.

Mega Nilai Penyelesaian Kasus Lapindo Bertele-tele

Diposting oleh Achmad



TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon Presiden Megawati Soekarnoputri menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo jika terpilih sebagai presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. "Masalah ini sudah lama," katanya dalam jumpa pers di kediamannya, Kamis (28/05). Penyelesaian lumpur Lapindo selama ini, kata Megawati, terlalu bertele-tele dan tidak tegas. Megawati mencontohkan hingga kini pemerintah belum bisa menetapkan status lumpur tersebut. "Harus dipastikan sebagai bencana nasional," kata Megawati.Status lumpur Lapindo, kata Megawati, perlu ditetapkan sebagai bencana nasional karena hingga kini lumpur terus meluap. "Harus dipastikan lumpur ini akan berhenti atau tidak," kata Megawati. Informasi yang ada, Megawati melanjutkan, lumpur akan terus keluar.Jika terpilih sebagai Presiden, kata Megawati, pihaknya akan menangani persoalan lumpur secara hati-hati dengan kembali mengkaji penyebab awal semburan. "'Kami melihat hal-hal yang tidak dilakukan pada saat awal," kata Megawati. Ia memastikan penanganan lumpur nantinya akan dilakukan tanpa bertele-tele.
Semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, JAwa Timur ini telah memasuki tahun ketiga. Hingga kini pemberian ganti rugi terhadap warga yang rumah dan lahannya terkena lumpur belum juga tuntas.

Rabu, 27 Mei 2009

Mega-Prabowo: Kami Siap Berjuang Bersama Rakyat!

Diposting oleh Achmad

Minggu, 24 Mei 2009 15:38 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
BEKASI, KOMPAS.com — Pasangan Megawati-Prabowo menyampaikan orasi politiknya secara bergantian pada acara deklarasi yang berlangsung di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/5). Dalam orasi yang masing-masing disampaikan sekitar lima menit, keduanya melontarkan janji siap berjuang bersama rakyat.
"Saya mengatakan bahwa saya siap berjuang bersama Ibu Mega demi rakyat Indonesia, demi keadilan dan kebesaran bangsa," ujar Prabowo yang berorasi dengan suara berapi-api.
Ia mengatakan, bersama Mega siap memberikan perubahan besar bagi Indonesia bila terpilih pada pemilu presiden pada Juli. "Kami siap mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat, siap berjuang bersama dan untuk rakyat," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
"Apakah kita mau melanjutkan sistem yang salah? Sistem ekonomi yang tidak membawa kesejahteraan rakyat? Mari kita bersama merebut kedaulatan kembali ke tangan rakyat," kata Prabowo dalam orasinya.

Mega-Prabowo Akan Deklarasi di Pasar Klewer

Diposting oleh Achmad

- Pasangan capres cawapres usungan PDI Perjuangan dan Gerindra, Megawati-Prabowo Subianto akan menyambangi Kota Solo, Jawa Tengah, pada 29 Mei mendatang. Pasangan ini, dijadwalkan akan melakukan deklarasi di Pasar Klewer, Jawa Tengah.
Deklarasi ini akan menjadi deklarasi kedua setelah pada hari Minggu 24 Mei lalu di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
"Ada dua agenda di Solo. Pertama, bertemu dengan pengusaha kecil, dan kedua deklarasi di Pasar Klewer dengan format yang hampir sama dengan Bantar Gebang," ujar Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (27/5) petang.
Dari Solo, Mega akan bertolak ke Blitar untuk berziarah ke makam sang ayah, Soekarno. "Mohon doa restu lah," terang Pramono.
Kunjungan Mega ke daerah dalam rangka memenuhi permintaan konstituen agar melakukan deklarasi di wilayah mereka. Jawa Tengah menjadi tujuan pertama, karena merupakan basis kantong PDI Perjuangan. Pada akhir pekan, Mega dijadwalkan ke Bali. Diluar Jawa dan Bali, Sumatera dan Kalimantan akan menjadi tujuan selanjutnya sembari menjalankan kampanye capres.

Selasa, 26 Mei 2009

Fadli Zon: Rizal Mallarangeng Panik

Diposting oleh Achmad


Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon membalas serangan Rizal Mallarangeng terhadap cawapres Prabowo Subianto. Fadli menilai pernyataan Rizal menunjukkan pernyataan orang yang sedang panik. "Kami melihat pernyataan Rizal Mallarangeng sebagai pernyataan orang yang panik, bagi kami ini menyenangkan," ujar Fadli saat jumpa pers di kantor Gerindra Media Center (GMC), Jl Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2009).Menurut Fadli, pernyataan Rizal yang mengatakan Prabowo memiliki cacat dalam track record militernya adalah ungkapan yang kurang tepat. Seharusnya Rizal tidak menyerang pribadi melainkan konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo."Karena orang yang panik logikanya tidak utuh sehingga tidak rasional menanggapi isu-isu. Seharusnya tidak menyerang pribadi tapi pada konsep yang diusung," imbuhnya.Fadli juga mempertanyakan posisi Rizal yang mengeluarkan pernyataan secara sembarangan. "Saya tidak tahu Rizal Mallarangeng kemarin berbicara kapasitasnya sebagai apa? Apakah sebagai tim sukses, apakah sebagai owner Fox Indonesia yang memang kita ketahui dipakai jasanya oleh salah satu pasangan capres itu yang harus kita minta klarifikasi," tegasnya.Menanggapi isu ekonomi liberal yang dibantah Rizal, Fadli menegaskan, pemerintah saat ini telah jelas-jelas mempraktekkan ekonomi neoliberal. Hal itu terbukti dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat."Pada kenyataannya pemerintah sekarang lebih memilih ekonomi liberal contohnya antara lain impor bahan pangan yang sampai tarifnya dinol-kan misalnya impor susu. Kita lihat secara keilmuwan yang menurut ekonomi neoliberal adalah itu privatisasi, liberalisasi dan pencabutan subdisi yang menyebabkan harga mahal. Bahkan Rizal melalui Freedom Institute mendukung kenaikan harga BBM," pungkasnya.http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/26/152404/1137386/700/rizal-mallarangeng-serang-prabowo

Gara-gara Kuda, SBY-Boediono dan Mega-Pro Saling Sindir

Diposting oleh Achmad


Selasa, 26 Mei 2009 15:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Perseteruan antara kubu pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto semakin memanas. Selasa (26/5) ini giliran kubu Mega-Pro yang melancarkan serangan ke kubu SBY-Boediono.
Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Pro Fadli Zon menilai, kritikan juru bicara Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Rizal Mallarangeng, kemarin, ngawur dan tidak berdasar. "Pernyataan Rizal mirip seperti orang yang kalap dan panik. Logikanya tidak utuh. Hal ini membuktikan bahwa mereka merasa terancam sehingga tidak dapat berpikir rasional," ujar Fadli, Selasa di Gerindra Media Center, Jakarta.
Seperti diberitakan, kemarin di Bravo Media Center, Jakarta, Rizal menuding Prabowo tidak memiliki jejak rekam membela ekonomi kerakyatan. Rizal juga mengkritik Prabowo yang memiliki 98 ekor kuda dan pernah dipecat oleh TNI.
Fadli mengimbau Rizal dan tim agar berpolitik secara santun dan tidak menyerang hal-hal pribadi pasangan calon. "Silakan kritisi program-program ekonomi kerakyatan," imbuh Fadli

Fadli Zon: Kuda Prabowo Untuk Kemajuan Olahraga RI

Diposting oleh Achmad



Jakarta - Dikritik Rizal Mallarangeng terkait kepemilikan puluhan kuda mahal, kubu Prabowo langsung membalas. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan kuda-kuda tersebut bukan hanya digunakan untuk pribadi, melainkan untuk kemajuan olahraga polo kuda Indonesia."Kuda Pak Prabowo tidak untuk pribadi. Tapi untuk kemajuan olahraga di Indonesia. Bahkan untuk pertama kalinya pada Sea Games pada 1997 Indonesia mengirimkan wakil di cabang polo kuda," ujar Fadli saat jumpa pers di kantor Gerindra Media Center (GMC), Jl Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2009).Fadli menambakan, selain untuk menyalurkan hobi, Prabowo juga mempunyai misi agar olahraga polo berkembang di Indonesia. Bahkan, atlet-atlet polo kuda yang dikirim oleh Prabowo bukanlah anak orang kaya."Mereka yang dikirim oleh Pak Prabowo bukan anak-anak bangsawan tapi anak-anak petani ke Argentina untuk berlatih kemudian dikirimkan untuk mengikuti Sea Games pertama kalinya," ungkap Sekretaris Tim Sukses Mega-Prabowo ini.Selain itu, Fadli juga menanggapi pernyataan Rizal yang menuding karir Prabowo yang memiliki cacat track record. "Terkait karir militer Pak Prabowo tampaknya terlalu berlebihan kalau dia dipecat. Sebenarnya dia diberhentikan dengan hormat. Tapi itu juga lebih karena kepentingan politik saat itu, karena ia jenderal dari jalur komando yang biasa mengambil risiko untuk bangsa dan negara sehingga apa yang dilakukannya memang tidak semulus jalur staf," pungkasnya.http://m.detik.com

Jika terpilih : Mega Prabowo siapkan Dekrit

Diposting oleh Achmad



Jakarta - Meski tidak menyiapkan program 100 hari, bukan berarti pasangan Mega-Prabowo tidak akan bergegas ketika terpilih nanti. Mega-Prabowo mewacanakan dikeluarkannya dekrit dalam hari-hari pertama pemerintahannya."Misalnya sekolah sampai kelas 9 harus gratis dalam satu bulan pertama, kalau tidak ditutup," ujar anggota tim sukses Mega-Prabowo, Ganjar Pranowo, usai sebuah diskusi di Hotel Sultan, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (26/5/2009).Dikeluarkannya dekrit itu, lanjut Ganjar, karena rakyat butuh kepastian dan bukan janji-janji politik. Ia pun memberi contoh negara Venezuela dan Bolivia yang mengeluarkan 22 dekrit dalam waktu beberapa bulan saat pemerintahan baru terbentuk. "Mudah-mudahan ini akan kita sepakati dan akan kita buat terobosan baru,"katanya.( nal / iy ) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

PKS:Jk-Wiranto Menang Star dari SBY

Diposting oleh Achmad

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat ada potensi kenaikan elektabilitas JK-Wiranto dalam pilpres mendatang. PKS pun mengingatkan SBY untuk segera pasang kuda-kuda dengan menyiapkan berbagai langkah strategis mendekati hari H pilpres."Aktifitas di tingkat akar rumput membuat elektabilitas JK-Wiranto melonjak naik, misalnya aktifitas di kantong Islam, mereka menang start dari SB, " kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Sidik saat berbincang dengan detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2009).Menurut Mahfudz, perkembangan positif elektabilitas JK-Wiranto menjelang pilpres juga diperlihatkan dalam hasil survei internal PKS. Karena itu, Mahfud berharap SBY segera menyadari hal itu dan menyiapkan langkah terobosan."Survey kami jelas JK dekati SBY, kalau SBY tidak peka bisa kalah set terus," tutur Mahfudz.Mahfudz menambahkan partainya sudah memberikan peringatan dini kepada tim sukses SBY. Tujuannya agar pasangan SBY-Boediono dapat keluar sebagai pemenang dalam pilpres nanti."Kami sudah memberikan early warning kepada tim sukses SBY," pungkasnya.( van / yid ) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Black Campaign

Diposting oleh Achmad


Liputan 6 - Selasa, Mei 26
Liputan6.com, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa meminta calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung pada pemilu presiden mendatang untuk tidak melakukan cara-cara kampanye negatif (black campaign). Sebagai Ketua Tim Kampanye Pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Hatta mengaku SBY Berbudi sudah merasakan adanya kampanye negatif. Demikian hal ini diungkapkan Hatta Rajasa usai deklarasi Yayasan Dzikir SBY di Jakarta, Senin (25/5) malam.(JUM)

Senin, 25 Mei 2009

PKS khawatir SBY kalah.

Diposting oleh Achmad


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terbuka mengakui adanya kekhawatiran atas elektabilitas SBY yang terus dikejar oleh dua kompetitornya, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri. Wakil Sekjen DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan, berdasarkan survei internal, jarak persentase antara SBY dan dua kandidat lain cukup tipis.
"Kami (PKS) khawatir kalau SBY kalah karena untuk mendapatkan kemenangan tidak mudah. Kalau melihat survei terbaru, jarak ketiga-tiganya masih dekat. Selisih yang paling tinggi dengan yang paling rendah hanya 10 persen," ujar Zulkiefli pada sebuah diskusi, Senin (25/5) di Jakarta.
Berdasarkan survei tersebut, SBY masih berada pada posisi teratas. Selain itu, Zulkiefli kembali mengutarakan dilema yang dihadapi PKS untuk menjelaskan mengapa partainya berkoalisi dengan Demokrat. Alasan utama, melihat elektabilitas dan besarnya peluang SBY untuk menang.
"Dalam kaidah ekonomi, salah satu agama baru adalah hipotesis yang sudah teruji. Kita percaya bahwa berdasarkan survei, elektabilitas SBY masih lebih tinggi dari yang lain. Ya namanya ijtihad politik, bisa saja salah," ujarnya.
Bagaimana jika pasangan SBY-Boediono kalah? "Ya, PKS harus siap menjadi oposisi," kata Zukiefli. (http://www.kompas.com)

Kamis, 21 Mei 2009

Perang Pra Pilpres.

Diposting oleh Achmad


Peperangan seru akan terjadi di dua kubu pasangan calon, yaitu SBY-Boediono vs Mega-Prabowo. Mengapa? Kedua calon ini membangun image yang seolah-olah kontra satu sama lain. Terlebih, "perang terbuka" juga sudah dimulai sejak iklan-iklan kampanye pada pemilu legislatif lalu. orang awam seperti kita tentulah tak tau apa maksud dan tujuan dari dagelan tsb. yang pasti mereka akan melakukan apapun untuk menunjukan bahwa merakalah yang terbaik diantara pasangan yang lain, yang penting mereka tak melanggar norma dan peraturan yang berlaku. politik memang abstark dan akan nampak hanya pada orang orang yang mengerti seni dan keindahan politik , tapi terkadang kejam karna orang awam tak dilibatkan , meraka hanya di minta untuk menilai baik atau buruk, meski mereka tak mengerti apa itu abstrak.

Mega-Bowo Undang Petani dan Nelayan

Diposting oleh Achmad











Sekitar 10.000 simpatisan diperkirakan akan hadir dalam deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati-Prabowo di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Minggu (24/5) mendatang.
"Kami undang semua partai, duta besar, gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia tanpa melihat latar belakang partai mereka," kata Arya Bima, koordinator acara, saat rapat internal di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Kamis (21/5).
Hadir pula dalam rapat tersebut, Theo Syafii, Ketua Badan Pemenang Mega-Pro; serta Muchtar Muhamad, Ketua Panitia Deklarasi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.
Menurut Arya, seluruh simpatisan yang akan hadir mewakili kalangan buruh, pemulung, petani, dan usaha kecil lain yang dianggap representasi rakyat sesuai dengan platform kedua partai, yaitu ekonomi kerakyatan.
"Dalam acara, rakyat akan mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Rakyat bebas mengekspresikan diri dengan bernyanyi, membaca puisi, mengatakan seluruh keluhan selama ini, atau bahkan mencaci," katanya.
Arya mengatakan, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk deklarasi mencapai Rp 412 juta yang berasal dari sumbangan kader. Seusai melakukan rapat di kantor TPST, rombongan tim langsung memantau lokasi deklarasi sekitar pukul 15.00.

Rabu, 20 Mei 2009

Gerindra Tolak

Diposting oleh Achmad



Jakarta - Tiga parpol pengusung capres dan cawapres memiliki kebijakan yang berbeda terkait amandemen UUD'45. Partai Demokrat (PD) menyetujui amandemen, Gerindra menolak amandemen, Golkar berada di tengah-tengah.Gerindra menganggap amandemen UUD'45 yang memunculkan pemilihan bupati dan gubernur secara langsung adalah pemborosan dan tidak baik diterapkan di Indonesia."Kami memang meyakini bahwa UUD'45 adalah yang terbaik. Oleh karena itu, sebaiknya amandemen diarahkan untuk kembali ke UUD'45," ujar Ketua Umum Gerindra, Suhardi.Hal ini disampaikan Suhardi dalam dialog bertajuk "Visi Capres Terhadap Amandemen UUD'45", di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2009).Bertolak belakang dengan Gerindra, Partai Demokrat (PD), mendukung amandemen UUD'45. PD bahkan sudah mempersiapkan tim khusus untuk menangani masalah ini."Kita menyetujui dibentuk tim ahli untuk membahas amandemen. Outputnya tentu saja lebih sempurna," tutur Ketua FPD MPR, Agus Hermanto.Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budi Santoso menjelaskan, partainya berbeda dengan dua partai pesaingnya. Golkar lebih memilih berdiri di tengah-tengah keduanya."Kami berbeda dengan Gerindra dan Demokrat. Kami tidak ingin mementahkan hasil reformasi kemarin. Kami hanya menolak yang tidak sesuai dengan UUD'45," kata Priyo.

10 Ribu Undangan Untuk Rakyat Miskin

Diposting oleh Achmad



Undang Rakyat Miskin
Jakarta - Deklarasi Mega-Prabowo akan digelar di 'gunung sampah' Bantar Gebang, Bekasi, pada 24 Mei 2009. 10 Ribu undangan telah disebar, termasuk untuk Partai Demokrat (PD)."Lapangan Bantar Gebang punya daya tampung 10 ribu orang. Kita sudah sebar 10 ribu undangan pada rakyat miskin, nelayan, pemulung, buruh tani, ormas dan juga partai politik," kata Koordinator Deklarasi Mega-Prabowo, Aria Bima, di sela-sela rapat Badan Pemenangan Presiden di kantor BP Presiden, Jalan Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2009).Selain 'wong cilik', kata dia, parpol di luar koalisi Mega-Prabowo pun ikut diundang. "Semua kita undang. Partai Demokrat juga. Entah nanti yang datang ketua umum partai atau perwakilannya," ujarnya."Ini adalah deklarasi rakyat, bukan deklarasi Mega-Prabowo. Intinya di rakyat bahwa rakyat ingin mengatakan Megawati dan Prabowo adalah presiden dan wakil presiden pilihan kami," papar dia.Namun demikian, Aria menolak membeberkan jumlah dana yang bakal digelontorkan."Saat ini kami masih memfinalisasi untuk masing-masing seksi atau item bidang. Sebagian besar wujudnya bantuan perorangan. Siapa yang ngasih kaos, siapa yang koor, siapa yang panggung akan dihitung nanti secara keseluruhan.Saat ini, kami belum bisa menyampaikan totalnya," kata Aria.

Budiyono Protes

Diposting oleh Achmad


Rabu, 20 Mei 2009 12:48 WIB
Calon wakil presiden Boediono merasa sedih karena selama ini dituding sebagai ekonom yang menganut mahzab kapitalisme. "Saya ekonom Indonesia, Indonesia tanah airku. Semuanya saya curahkan untuk Indonesia," ujar Boediono setelah acara peringatan Hari Kebangkitan Bangsa, di Jakarta, Rabu (20/5).
Ia juga menegaskan dirinya merasa sedih saat dibilang sebagai antek asing. "Itu tidak benar dan saya sedih sekali dengan sebutan tersebut," terang dia.
Lebih lanjut, Boediono menerangkan bahwa selama ini kariernya didedikasikan untuk Tanah Air. "Sepanjang karier saya, telah saya serahkan untuk Indonesia," terangnya.

Selasa, 19 Mei 2009

Delapan Program Andalan Prabowo

Diposting oleh Achmad



Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengeluarkan 8 (delapan) program andalan jika dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2009-2014. Kedelapan program itu sangat menarik, bahkan harus diapresiasi sebagai program yang bernuansa kerakyatan dari seorang calon presiden.
Namun, apresiasi saja tidaklah cukup. Kita sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan di negeri ini wajib mengkritisi program tersebut. Dalam salah satu programnya, Prabowo berencana mencetak lahan baru, sekitar 2 juta Ha, untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun sayang, mantan menantu Soeharto itu tidak menyinggung konflik agraria yang melibatkan petani melawan militer.
Kasus Alas Tlogo adalah sebuah fenomena gunung es dari perebutan sumber-sumber kehidupan petani melawan tantara. Dengan tidak disinggungnya persoalan konflik agraria antara petani dan militer itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Bagaimana mungkin mencetak lahan pertanian baru, jika sebagian lahannya tidak dikuasai petani namun berada di bawah kekuasaan militer? Kemana keberpihakan Prabowo Subianto, jika sudah menjadi presiden, dalam menyelesaikan konflik agraria antara petani melawan tentara ini? Mungkinkah Prabowo berbihak kepada petani?
Terkait dengan hal itu, perlu pula diberikan catatan bahwa kedelapan program Prabowo Subianto itu tidak ada yang menyinggung persoalan bisnis militer. Apakah jika menjadi Presiden Prabowo Subianto akan mengakhiri bisnis militer atau justru memberikannya payung hukum untuk melestarikannya? Lantas, bukankah sebagian konflik agraria antara petani dan tentara juga dilatarbelakangi persoalan bisnis militer?
Hal yang perlu dikritisi lagi tentu saja program penjadwalan utang luar negeri. Program itu bagus, bahkan perlu diapresiasi. Namun benarkah jika menjadi presiden Prabowo benar-benar akan menjadwalkan pembayaran utang luar negeri?Hingga kini belum jelas dengan menggunakan mekanisme apa Prabowo nantinya akan menjadwalkan pembayaran utang luar negeri tersebut? Apakah Prabowo akan mengatakan bahwa sebagian utang luar negeri di masa lalu itu adalah utang najis, karena sebagian dikorupsi dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merusak lingkungan hidup, sehingga tidak perlu dibayar? Namun, apakah Prabowo memiliki cukup keberanian untuk menyatakan bahwa sebagian utang luar negeri itu adalah utang najis? Bukankah salah urus utang luar negeri dimulai ketika rezim Soeharto berkuasa di negeri ini? Bukankah seperti pengakuannya di “Buku Putih” (Kesaksian Tragedi Mei), bahwa ia adalah bagian dari Rezim Soeharto (Majalah TEMPO, edisi 16-22 Maret 2009)?
Selain hal itu yang perlu kita kritisi lagi adalah, bagaimana seandainya Prabowo Subianto benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia, namun tidak melaksanakan kedelapan program itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Masihkah kita bisa menggunakan kebebasan sipil, seperti mengajukan petisi, melakukan demonstrasi dan sebagainya, untuk mengontrol Prabowo? Pertanyaan itu penting, mengingat hingga kini belum ada komitmen dari Prabowo terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia termasuk komitmennya untuk menjaga kebebasan sipil yang telah ada sejak tahun 1998 lalu. Komitmen itu perlu dipertanyakan mengingat Prabowo ‘dibesarkan’ di lingkungan militer pada era rezim otoriter Orde Baru berkuasa.

Senin, 18 Mei 2009

Megawati

Diposting oleh Achmad



Presiden Megawati Soekarnoputri
Masa Bakti 2001 -- 2004
Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama. Pada suatu tugas militer, tahun 1970, di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak berkepanjangan, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik Kiemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia, dengan dikaruniai seorang putri Puan Maharani. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana.Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega -- panggilan akrab para pendukungnya -- tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara. Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka belaiu memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu.Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, menundang empati dan simpati dari masyarakat luas. Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah. Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI ke-6. (Dari Berbagai Sumber)

Koruptor vs Tikus

Diposting oleh Achmad




Akhir-akhir ini para koruptor berhenti di tempat, semenjak KPK mencanangkan perang dengan para koruptor, sudah banyak para koruptor yang di tangkap dan dimasukan kedalam penjara.


pro kontra tentang KPK yang berani menangkap para koruptor kelas kakap, adalah satu keberanian yang luar biasa. tentu saja ,bukan hanya presiden yang mendukung tapi DPR dan seluruh rakyat Indonesia, meskipun kita ketahui bahwa banyak sudah para anggota legislatif tsb yang ditangkap karna kasus korupsi. pembelajaran bagi kita bahwa memang sipat rakus tamak dan terus mengerogoti apapun yang bisa di gerogoti sama halnya seperti tikus.

Diposting oleh Achmad




IKLAN KLAIM KEBERHASILAN, ANCAM HUBUNGAN SBY-JK
Baru baru ini , Partai Demokrat memunculkan iklan terima kasih rakyat kepada Presiden Yudhoyono, khususnya setelah pemerintahan sejak desember tahun lalu hingga 15 Januari lalu, menurunkan harga BBM dan tarif daya maksimum indrustri serta harga minyak goreng.
Sebelumnya, Partai Demokrat juga telah memunculkan iklan yang isinya mengklaim seluruh keberhailan pemerintah sebagai keberhasilan Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Tak lama kemudian, Partai Golkar Juga mengiklankan sosok Wapres Kalla yang juga mengklaim keberhasilan pembangunan sekarang inin sebagai karyanya.
“ Daripada berebut klaim keberhasilan program pemerintah secara borongan seperti yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Golkar atau mengklaim keberhasilan program seperti penurunan harga BBM seperti baru –baru ini, lebih baik apabila Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla membuat klaim berdasarkan cirri-ciri kepemimpinan mereka masing –masing”kata Andrinof A. Chaniago, pengamat kebijakan public dari Departement Ilmu Politik ( FISIP) UI.
Dikatakan Andrinof, cara seperti ini akan berguna bagi rakyat untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan politik ke depan. “ sebab pemerintahan selanjutnya akan diisi dengan keahlian orang –orang yang akan dicalonkan sebagai president dan wapres. “ jelas Andrinof.
Menurut Andrinof, sebaiknya juga klaim berdasarkan kinerja mentri dan asal usul partai politik yang menjadi latar belakangnya, sehingga rakyat bisa menentukan keahlian mentri juga.

Mega - Bowo

Diposting oleh Achmad




Mega-Bowo 24 Mei di Bantar Gebang
Tim Sukses Mega-Prabowo Mulai Identifikasi Lawan

Senin, 18 Mei 2009 15:15 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan presiden (pilpres) menjadi salah satu agenda pembahasan rapat Tim Sukses pasangan Megawati-Prabowo yang berlangsung Senin (18/5) sore ini, di Posko Pemenangan Mega-Prabowo, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan, pihaknya dan Gerindra berharap kisruh DPT pada pemilu legislatif lalu tidak terulang lagi.
"Kami akan membahas hal yang berkaitan dengan masalah pemilu lalu, yaitu berkaitan dengan DPT. Karena hari-hari ini adalah hari terakhir DPS (daftar pemilih sementara) dan untuk melakukan pengecekan supaya yang terjadi di pileg lalu tidak terulang," ujar Pramono.
Meski demikian, ia menyatakan, tak menaruh prasangka buruk atas persoalan yang mewarnai pelaksanaan pemilu. Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
"Secara khusus kita akan membahas DPT dan menginginkan seluruh kader PDIP dan Gerindra untuk memproses semua DPT. Kita tidak ingin terjadi seperti pemilu legislatif. Jelas itu adalah pelanggaran fundamental yang harus dibenahi," ujar Fadli.
Selain itu, tim juga akan membahas persiapan deklarasi pasangan Mega-Pro yang akan dilakukan pada tanggal 24 Mei, di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Para petinggi PDI Perjuangan dan Gerindra mulai berdatangan sejak pukul 14.00 ke markas yang tak jauh dari Jakarta Eye Centre tersebut. Tim dari PDI Perjuangan diantaranya Pramono Anung, Ganjar Pranowo dan Hasto Kristianto. Tim Gerindra, tampak hadir Hasjim Djojohadikusumo, Halida Hatta, Haryanto Taslam dan Fadli Zon

Rakernas IV PDIP

Diposting oleh Achmad


Rakernas IV PDIP
Ada perubahan
Rakernas IV PDIP tidak berjalan seperti rencana yang didengungkan semula, yakni untuk memunculkan cawapres pendamping Megawati Soekarnoputri. Sejumlah namapun sebelumnya telah mencuat apa sebab ? Ada perubahan dibenak sang ketua umum.
“Saya piker itu Megawati yang jadi factor. Kalau Mega tidak mau, kan , yang lain tidak mau” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf. Maswadi tidak mengerti mengapa Megawati bias berubah sikap. Padahal sebelumnya dia ingin mendengar aspirasi dari pengurus PDIP di daerah untuk menentukan cawapres, namun buktinya tidak “ mungkin terpengaruh orang lain” ujarnya.
Menurut Maswadi, dirinya menduga sudah hampir pasti bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X
Terpilih menjadi cawapres. Namun akhirnya Megawati atau PDIP pada umumnya terlihat ragu ragu.
Padahal , kata Maswadi , jika Rakernas itu Konsekuen, banyak keuntungan politik yang akan didapat barisan banteng moncong putih. Dengan menunjuk satu orang cawapres, PDIP menjadi satu satunya partai yang siap menghadapi pemilu sejak awal. Hadirnya pasangan capres-cawapresPDIP bias menyokong perolehan suara partai di ajang Pemilu Legislatip. Pasangan itupun dapat memenfaatkan perhelatan Pemilu Legislatif itu untuk kampanye pemilihan Presiden , sekali lagi jika Rakernas kemarin memunculkan nama cawapres.
“Memang ada akan dibahas lagi nanti, tapi kan pemilu legislative tinggal 70 hari . saya pikir ngak ada akan bias PDIP mengadakan rakernas lagi intuk menentukan cawapres . “ pungkas Maswadi.

Cawapres Pasangan Mega

Diposting oleh Achmad


Cawapres Pasangan Mega

Rakornas IV PDIP di Solo berakhir anti klimaks. Harapan melalui hajatan ini Megawati Soekarno putrid mendapat pasangan dlam pilpres 2009 pupus begitu saja. Tidak ada nama , hanya criteria bakal cawapres yang disebut di penutupan acara.
Padahl tidak sedikit tokoh yang diusulkan pengurus PDIP daerah, baik yang diusulkan serius maupun asla asalan, para calon itu adalah Sultan Hameng Kubuwono X, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tanjung, wiranto, Sutiyoso, dan Fadel Muhammad.
Serius karna memang ada diantara para calon itu yang sedang mencari cari lowongan’ atau kesempatan duduk di puncak pemerintahan. Asal mencalonkan karna sebagian dari para calon itu sebelumnya sudah menyatakan diri sebagai bakal capres dan tidak mau menjilat ludah sendiri atau merendahkan diri menerima tawaran sebagai cawapres.
Demi menyelamatkan muka parpol dari kegagalan itu , maka rakaornas IV PDIP merekomendasikan pembentukan tim khusus mencari pasangan bagi Megawati Soekarnoputri. Tim terdiri dari unsur internal PDIP dan Masyarakat itu menawarkan 3-5 calon , selanjutnya Mega memutuskan pilihanya.
Siapa pun Cawapres yang terpilih , kita tunggu saja sepak terjangnya ‘melariskan’ PDIP hingga mulus jalan bagi Megawati. Kalau dia gagal, pasti mega mundur dari bursa bakal capres. Malahan bias jadi Mega mundur lebih awal karna gagal mendapat ‘marketer’ handal.

Minggu, 17 Mei 2009

Diposting oleh Achmad


Cendana Punya Kepentingan
Keluarga Cendana seakan ngotot Prabowo menjadi Capres 2009. Hal itu dinilai wajar karna keluarga penguasa Orde Baru itu memiliki kepentingan. Dulu kan mereka dekat sekali, apalagi dulu kan dia ( Prabowo ) menatunya Pak Harto. Dengan menjadi Presiden, itu posisi terbaik untuk Cendana untuk memulihkan Citra, “ kata pengamat politik Boni Hargen.
Padahal, menurut Boni, dari hitung-hitungan politik, posisi prabowo untuk 2009 memang Cawapres. Menurut Partai Gerindra yang mendukung Prabowo hanya akan memperoleh suara 5 persen.
Jadi sangat jauh syarat pencapresan. Sementara mengandalkan koalisi juga susah, “ tandas Dosen Fisip Universitas Indonesia itu. Menurut Boni, dukungan cendana justru akan merugikan Prabowo. Kalaupun menambaj suara, jumlahnya juga tidak akan signifikan.
“ Prabowo ini kan salah satu figure baru yang dianggap bias membawa perubahan.
Kalau mendapat dukungan dari cendana, suara dari pihak – pihak pro perubahan justru akan kabur. Bagaimanapun persepsi sebagian masyarakat kepada cendana kan masih miring. “ tandasnya. Bias